HMI Cabang Kutai Kartanegara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kukar, Kamis (23/7/2026).
KUTAI KARTANEGARA, SAMBARANEWS.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kukar, Kamis (23/7/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar agar lebih tegas memperjuangkan hak-hak daerah kepada pemerintah pusat, menyusul keterbatasan anggaran yang dinilai menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan.
Ketua HMI Cabang Kutai Kartanegara, Zulhansyah, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi fiskal daerah yang dinilai berdampak pada keberlangsungan pembangunan dan perekonomian masyarakat.
Menurutnya, sejumlah program yang telah dirancang pemerintah daerah, termasuk yang menjadi bagian dari visi pembangunan Kukar Idaman Terbaik, belum dapat berjalan optimal akibat kondisi keuangan daerah yang masih terbatas.
“Sebagus apa pun program pemerintah, tanpa dukungan anggaran tentu tidak akan bisa berjalan. Kondisi ini berdampak langsung terhadap roda perekonomian masyarakat,” katanya.
Ia menilai Kutai Kartanegara sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam memiliki posisi yang kuat untuk memperjuangkan hak fiskalnya kepada pemerintah pusat. Pasalnya, kontribusi daerah terhadap penerimaan negara melalui sektor industri ekstraktif dinilai sangat besar, namun manfaat yang kembali ke daerah belum sebanding.
“Sebagai daerah penghasil, seharusnya pemerintah daerah lebih tegas kepada pemerintah pusat agar hak-hak daerah dapat direalisasikan. Jangan sampai masyarakat tidak merasakan dampak dari besarnya kontribusi daerah ini,” ujarnya.
Zulhansyah mengakui persoalan keterbatasan anggaran tidak hanya dialami Kutai Kartanegara, tetapi juga sejumlah daerah lain di Indonesia. Meski demikian, ia menilai Kukar memiliki karakteristik berbeda karena menjadi salah satu daerah penyumbang pendapatan negara dari sektor sumber daya alam.
Selain meminta pemerintah daerah mengambil langkah lebih tegas, HMI juga mendorong anggota DPR RI asal Kalimantan Timur untuk ikut memperjuangkan kepentingan Kutai Kartanegara di tingkat nasional.
“Para wakil rakyat di Senayan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak-hak fiskal daerah agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu ke depannya,” ucapnya.
Tak hanya itu, HMI turut meminta anggota DPRD Kutai Kartanegara memperkuat koordinasi dengan pimpinan partai politik masing-masing agar aspirasi daerah dapat diperjuangkan hingga ke pemerintah pusat.
“Harapan kami seluruh unsur, baik pemerintah daerah, DPRD, maupun anggota DPR RI, bisa bersama-sama memperjuangkan hak-hak Kutai Kartanegara sehingga program pembangunan dapat berjalan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Zulhansyah.
Wartawan: Kusma


Arie Wibowo Sosialisasikan Raperda Sempadan Sungai, Warga Bakal Dapat Kepastian Hukum Soal Batas Bangunan
KPK Tanamkan Nilai Antikorupsi kepada Siswa SD di Perbatasan TTU
Tak Mampu Kembalikan Insentif, Kepsek Swasta Minta Pemkab Kukar Cari Solusi
DPRD Kukar Soroti Temuan BPK Soal Insentif Guru, Minta Guru Tak Jadi Korban
Kebakaran Hebat di Jalan Belida Tenggarong, Enam Rumah Kontrakan Hangus Terbakar
Pemkab Kukar Siapkan Dana BTT untuk Bangun Kembali SDN 002 Loa Janan Pascakebakaran
HMI Kukar Desak Pemkab Perjuangkan Hak Fiskal Daerah ke Pemerintah Pusat