Internet Gratis Kaltim Hampir Tuntas, Pemprov Kejar Listrik untuk 45 Desa Tersisa

Samarinda, Sambaranews.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) semakin mendekati target pemerataan akses internet melalui program Gratispol. Hingga akhir 2025, sebagian besar desa di Kaltim telah menikmati layanan internet, sementara pemerintah kini memusatkan perhatian pada percepatan elektrifikasi bagi puluhan desa yang masih belum berlistrik.

Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, sebanyak 802 dari total 841 desa telah terhubung dengan jaringan internet. Dengan demikian, tersisa 39 desa yang masih menjadi sasaran penyelesaian program pada 2026.

Layanan internet saat ini telah menjangkau seluruh 50 desa di Kabupaten Mahakam Ulu. Selain itu, jaringan internet juga tersedia di 167 desa di Kabupaten Kutai Barat, 131 desa di Kabupaten Paser, serta seluruh desa di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, akses internet telah hadir di 188 desa. Sementara itu, Kabupaten Kutai Timur telah menghubungkan 136 dari 139 desa, sedangkan Kabupaten Berau hanya menyisakan satu desa yang belum mendapatkan layanan internet.

Sebaran 39 desa yang belum terhubung internet terdiri atas 23 desa di Kutai Barat, delapan desa di Paser, lima desa di Kutai Kartanegara, dua desa di Kutai Timur, dan satu desa di Berau.

Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, mengatakan salah satu kendala utama dalam penyediaan internet di sejumlah wilayah adalah belum tersedianya pasokan listrik.

“Kalau listrik tidak ada, bagaimana caranya memasang internet? Karena itu penyelesaiannya harus berjalan beriringan,” ujarnya, Sabtu (6/6/2026).

Untuk mempercepat penyelesaian target tersebut, Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran sekitar Rp5 miliar melalui APBD Perubahan guna mendukung pembangunan jaringan internet di desa-desa yang belum terlayani.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, menuturkan tantangan pembangunan saat ini lebih banyak terletak pada upaya menghadirkan listrik ke desa-desa terpencil yang sulit dijangkau.

Ia menjelaskan, saat Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mulai memimpin, terdapat 110 desa yang belum menikmati akses listrik. Melalui program listrik desa dan pra-PLN, jumlah tersebut berhasil ditekan secara bertahap.

“Pada awal masa jabatan Pak Gubernur ada 110 desa yang belum berlistrik. Setelah dilakukan intervensi melalui program listrik desa dan pra-PLN, sebanyak 38 desa berhasil mendapatkan akses listrik sehingga tersisa 72 desa,” kata Bambang.

Meski menunjukkan perkembangan positif, program elektrifikasi sempat menghadapi kendala akibat menurunnya dana bagi hasil (DBH) yang berdampak pada kemampuan anggaran daerah.

Karena itu, Pemprov Kaltim menggandeng Kementerian ESDM untuk mempercepat penyediaan listrik di desa-desa yang masih tertinggal.

“Karena kemampuan anggaran daerah terbatas, Pak Gubernur berkoordinasi dengan Kementerian ESDM. Tahun ini ada 27 desa lagi yang akan diintervensi melalui program listrik desa dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Jika program tersebut berjalan sesuai rencana, jumlah desa yang belum berlistrik di Kalimantan Timur diperkirakan berkurang menjadi sekitar 45 desa pada akhir 2026.

Menurut Bambang, mayoritas desa yang belum menikmati listrik berada di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama di wilayah Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, serta sebagian Kabupaten Paser.

Ia menambahkan, kondisi geografis menjadi tantangan utama dalam pembangunan jaringan listrik. Sebagian desa berada di kawasan terpencil dan terisolasi, bahkan masih minim akses jalan, sehingga jaringan PLN belum dapat menjangkau wilayah tersebut secara optimal.

“Mereka rata-rata berada di wilayah yang jauh, terisolasi, bahkan ada yang belum memiliki akses jalan. Karena itu jaringan PLN belum bisa masuk secara optimal,” ujarnya.

Sebagai alternatif sementara, pemerintah telah menghadirkan berbagai program pra-PLN, mulai dari pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal hingga bantuan pembangkit mandiri bagi masyarakat.

Pemprov Kaltim berharap sinergi dengan pemerintah pusat dapat terus diperkuat agar seluruh desa yang masih tertinggal segera memperoleh akses listrik dan internet secara merata sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan hingga ke wilayah pelosok.

Wartawan: Kusma

Editor: leeya