GratisPol Jangkau 63 Ribu Mahasiswa, DPRD Minta Kampus Perkuat Sosialisasi

Samarinda, Sambaranews.com – Program GratisPol yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga saat ini, lebih dari 63 ribu mahasiswa telah menerima manfaat program tersebut dengan total realisasi anggaran mencapai Rp288,5 miliar.

Untuk tahun 2026, Pemprov Kaltim bahkan telah menyiapkan anggaran sekitar Rp1,3 triliun guna memperluas jangkauan penerima manfaat.

Meski demikian, sejumlah kendala teknis masih ditemukan dalam pelaksanaannya. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Syahariah Mas’ud, menilai berbagai persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama, khususnya bagi perguruan tinggi yang berperan sebagai mitra utama dalam pelaksanaan program.

Menurut Syahariah, langkah cepat pemerintah dalam menyiapkan anggaran pendidikan perlu diimbangi dengan kesiapan seluruh pihak yang terlibat, terutama dalam penyampaian informasi dan pemenuhan administrasi pendukung.

“Kita tentu mengapresiasi kritik dan masukan dari mahasiswa. Tetapi di saat yang sama, kita juga perlu melihat secara jernih di mana letak persoalan sebenarnya. Jangan sampai program yang sudah disiapkan dengan baik justru tersandung pada hal-hal yang seharusnya bisa diselesaikan di tingkat pelaksana,” ujarnya, Senin (8/6/2026).

Ia menyoroti masih adanya anggaran sekitar Rp2,1 miliar yang tidak terserap karena sebagian mahasiswa tidak melakukan pendaftaran. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan tidak selalu berada pada ketersediaan anggaran.

“Kadang kita terlalu fokus membahas anggaran yang belum cair, tetapi lupa bertanya mengapa ada anggaran yang sudah tersedia justru tidak sempat diakses. Ini menjadi pengingat bahwa informasi ternyata tidak selalu bergerak secepat pemberitaan yang beredar di media sosial,” katanya.

Selain itu, Syahariah juga menyinggung polemik penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang sempat menimbulkan kebingungan di kalangan mahasiswa. Ia menilai kampus seharusnya menjadi sumber informasi utama yang mampu memberikan kepastian kepada mahasiswa ketika terdapat kebijakan baru.

“Mahasiswa datang ke kampus untuk mendapatkan pendidikan dan kepastian layanan. Karena itu, ketika muncul kebijakan baru, kemampuan menerjemahkan regulasi menjadi informasi yang mudah dipahami menjadi sangat penting. Jangan sampai mahasiswa lebih cepat mengetahui informasi dari grup percakapan dibandingkan dari institusinya sendiri,” ujarnya.

Terkait adanya mahasiswa yang sempat dinyatakan lolos, namun kemudian dibatalkan karena tidak memenuhi ketentuan, Syahariah menilai hal tersebut menunjukkan pentingnya proses verifikasi yang cermat sejak awal.

“Aturan itu sebenarnya tidak lahir kemarin sore. Karena itu semakin awal dilakukan penyaringan dan penjelasan, semakin kecil pula potensi munculnya kekecewaan di kemudian hari. Harapan mahasiswa adalah sesuatu yang perlu dijaga, jangan sampai tumbuh terlalu tinggi sebelum seluruh syarat benar-benar dipastikan,” katanya.

Ia juga menilai polemik mengenai syarat domisili menjadi indikator bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

“Sering kali yang dipersoalkan adalah hasil akhirnya, padahal persoalannya berada di tahap awal, yakni pemahaman terhadap syarat dan ketentuan. Mungkin kita perlu memastikan bahwa informasi penting tidak hanya diumumkan, tetapi juga benar-benar dipahami,” tuturnya.

Meski berbagai dinamika masih terjadi, Syahariah menegaskan bahwa tujuan utama GratisPol tetap harus menjadi fokus bersama, yakni memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kalimantan Timur.

“Program ini masih sangat muda, tetapi capaian manfaatnya sudah sangat besar. Yang diperlukan sekarang bukan saling menyalahkan, melainkan kesediaan semua pihak untuk mengevaluasi diri. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran, mahasiswa sudah menunjukkan antusiasme, sehingga tentu akan lebih baik apabila seluruh ekosistem pendidikan dapat bergerak dengan ritme yang sama,” pungkasnya.

Menurutnya, keberhasilan GratisPol pada akhirnya tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang tersalurkan, tetapi juga dari kemampuan seluruh pihak memastikan tidak ada mahasiswa yang kehilangan kesempatan hanya karena keterlambatan informasi, ketidaktepatan data, maupun lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan.

Wartawan: Kusma

Editor: leeya