Hari Kartini Diwarnai Aksi, Mahasiswa Soroti Tambang Ilegal hingga Program Gratispol

Samarinda, Sambaranews.com – Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Masyarakat Kalimantan Timur pada Selasa (21/4/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, berlangsung hingga petang tanpa kehadiran Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud.

Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan dan memadati di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, sejak siang hari. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan melalui orasi secara bergantian.

Salah satu perwakilan massa, Ketua BEM Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Zulkarnain, menyampaikan bahwa tuntutan yang dibawa mahasiswa Kukar sejalan dengan aspirasi massa dari daerah lain.

“Ada beberapa poin utama yang kami soroti, yakni terkait tambang ilegal, program Gratispol, serta jumlah tenaga ahli gubernur yang kami nilai terlalu gemuk,” ujarnya.

Menurutnya, banyaknya tenaga ahli yang dimiliki pemerintah provinsi justru mencerminkan ketidakmampuan dalam menjalankan pemerintahan secara efektif.

“Seandainya pemerintah itu memiliki kapasitas yang baik, tidak perlu sebanyak itu tenaga ahli,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti persoalan tambang ilegal yang dinilai masih berdampak besar terhadap masyarakat, khususnya di Kutai Kartanegara (Kukar). Infrastruktur jalan yang rusak akibat aktivitas tambang disebut masih menjadi persoalan serius yang belum tertangani secara optimal.

“Di saat anggaran dikeluarkan untuk hal yang tidak prioritas, masyarakat masih berjuang dengan kerusakan jalan antar desa hingga kecamatan,” katanya.

Terkait program Gratispol, Zulkarnain mengungkap adanya dugaan kejanggalan dalam proses pendataan penerima beasiswa. Ia menyebut terdapat sekitar 10 hingga 12 mahasiswa Unikarta yang terverifikasi sebagai penerima, meskipun tidak mendaftar program tersebut.

“Ini menjadi tanda tanya besar. Seolah ada upaya pemaksaan agar mahasiswa masuk dalam program Gratispol,” ungkapnya.

Ia menambahkan, temuan tersebut berasal dari beberapa fakultas, di antaranya Fakultas Teknologi Pertanian dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Hingga aksi berakhir, massa mengaku tidak mendapatkan ruang dialog maupun audiensi dengan pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Absennya gubernur maupun perwakilan resmi dinilai sebagai bentuk ketidaksiapan pemerintah dalam merespons aspirasi masyarakat.

Massa aksi pun menyatakan kemungkinan akan kembali menggelar demonstrasi lanjutan dengan jumlah peserta yang lebih besar.

“Informasinya akan ada aksi jilid dua. Bahkan jika perlu sampai jilid sepuluh, kami dari BEM Unikarta akan tetap ikut mengawal,” pungkasnya. (*)