Dari DPRD ke Kantor Gubernur, Massa Desak Komitmen Nyata Pemprov Kaltim

Samarinda, Sambaranews.com – Gelombang aksi demonstrasi yang digelar aliansi mahasiswa dan masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) kembali berlanjut pada Selasa (21/4/2026). Massa turun ke jalan untuk mendesak pemerintah provinsi menghadirkan kebijakan yang dinilai lebih berpihak kepada rakyat.

Aksi lanjutan digelar pada pukul 14.00 WITA di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, setelah sebelumnya massa menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Kaltim pada pagi hari.

Koordinator lapangan inti, Ibnu Sayyaf Sabilillhaq, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan kami terhadap kebijakan pemerintah yang belum berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, beberapa kebijakan yang menjadi sorotan di antaranya anggaran renovasi rumah jabatan gubernur yang mencapai sekitar Rp25 miliar, serta pengadaan kendaraan dinas yang dinilai kurang sensitif di tengah kondisi masyarakat saat ini.

Di sisi lain, massa juga menyoroti berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat Kalimantan Timur, seperti ketimpangan di sektor pendidikan, persoalan sosial, hingga tingkat kemiskinan yang dinilai masih cukup tinggi.

Aksi diikuti berbagai elemen, termasuk mahasiswa dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) serta sejumlah komunitas masyarakat sipil. Massa memulai kegiatan sejak pagi hari dengan titik kumpul di kawasan Islamic Center Samarinda, kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Kaltim sekitar pukul 10.00 WITA.

Setelah menyampaikan aspirasi di DPRD, massa kembali ke titik awal untuk beristirahat sebelum melanjutkan aksi menuju Kantor Gubernur Kalimantan Timur.

Dalam aksinya, massa membawa tuntutan yang dirumuskan dalam bentuk pakta integritas. Mereka meminta agar dokumen tersebut ditandatangani langsung oleh gubernur sebagai bentuk komitmen menjalankan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Di Kantor DPRD Kaltim, pakta integritas tersebut telah ditandatangani oleh sejumlah pimpinan dan anggota dewan, termasuk perwakilan fraksi. Namun, massa mengaku kecewa karena Ketua DPRD tidak hadir untuk menemui mereka secara langsung.

“Kami menyayangkan ketidakhadiran Ketua DPRD, padahal ini menyangkut aspirasi masyarakat luas,” kata Ibnu.

Ia menegaskan, aksi akan terus berlanjut hingga tuntutan mereka mendapatkan respons nyata dari pemerintah daerah. Massa bahkan menyatakan siap kembali menggelar aksi lanjutan dengan jumlah yang lebih besar.

“Aksi ini akan terus kami lakukan sampai ada komitmen nyata dari pemerintah. Kami ingin kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya.

Wartawan: Kusma

Editor: leeya