DPMD Kukar Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor untuk Kembangkan Desa Wisata

Sambaranews.com, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berkomitmen mendukung pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal.

Meski pengelolaan teknis berada di bawah kewenangan Dinas Pariwisata, DPMD berperan penting dalam mendorong penguatan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola sektor wisata secara inklusif dan berkelanjutan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa DPMD Kukar, A. Riyandi Elvander, menjelaskan bahwa pengembangan desa wisata membutuhkan kerja sama antarlembaga.

Kolaborasi lintas sektor ini menurutnya menjadi kunci agar tata kelola dan pemberdayaan ekonomi di tingkat desa berjalan selaras.

“Pengembangan desa wisata memang menjadi domain teknis Dinas Pariwisata, namun banyak aspek pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat desa yang memerlukan sinergi antarlembaga. Kolaborasi ini sangat penting, terlebih program ini berjalan secara berjenjang dari kabupaten hingga nasional,” ujarnya Kamis (3/7/2025).

Ia memberikan apresiasi kepada sejumlah desa di Kukar yang telah berpartisipasi dalam ajang desa wisata tingkat provinsi maupun nasional.

Menurutnya, keterlibatan tersebut dapat membuka peluang promosi yang lebih luas sekaligus memperkuat identitas desa berbasis potensi budaya dan alam.

Elvandar menuturkan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu data resmi terkait daftar desa yang terlibat dalam program pengembangan wisata.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar pengelolaan destinasi wisata berjalan efektif dan berdaya saing.

“Kami melihat peningkatan kapasitas SDM sangat krusial untuk menunjang pengelolaan pariwisata yang kompetitif. Tanpa kualitas SDM yang mumpuni, pengembangan desa wisata sulit memberikan dampak ekonomi yang maksimal,” jelasnya.

Ia juga menilai perlu adanya kerja sama yang konkret antara pemerintah desa dan pelaku wisata lokal.

Masih banyak destinasi yang dikelola secara mandiri, sehingga belum terintegrasi dengan arah pembangunan desa.

“Ke depan, kami harap ada bentuk kerja sama yang lebih konkret. Pemerintah desa perlu menjadi fasilitator dalam mengintegrasikan pelaku wisata perorangan ke dalam kerangka pembangunan desa,” imbuhnya.

Elvandar mengungkapkan, beberapa desa telah mengelola wisata melalui BUMDes dan Pokdarwis, namun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) masih terbatas karena minimnya inovasi dan penguatan kelembagaan.

“Kami melihat pengelolaan wisata desa belum optimal, karena inovasi dari pengelola masih terbatas. Padahal, potensi yang dimiliki sangat besar. Maka, inovasi dan penguatan kelembagaan perlu terus dilakukan,” katanya.

Ia berharap ke depan seluruh desa di Kukar mampu menggali dan mengelola potensi wisata dengan pendekatan kolaboratif dan dukungan lintas sektor.

“Kalau desa tidak lagi berjalan sendiri-sendiri dan mulai bersinergi, maka dampaknya tidak hanya pada peningkatan PADes, tapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” tutupnya. (Adv/DPMD KUKAR/Ak)