Kukar Terapkan SP2D Online, Tingkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan

Tenggarong, Sambaranews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) resmi meluncurkan sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online sebagai langkah mempercepat digitalisasi tata kelola keuangan daerah. Peluncuran berlangsung di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Rabu (17/6/2026).

SP2D Online merupakan sistem penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana berbasis elektronik yang terintegrasi dengan perbankan dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempercepat proses pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan penerapan SP2D Online diharapkan mampu meningkatkan efisiensi layanan keuangan pemerintah daerah sekaligus mempermudah proses pencairan dana.

“Hari ini kita melaksanakan launching SP2D Online. Harapan kami, implementasi SP2D Online ini dapat semakin mempercepat dan mempermudah proses layanan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama Bank Kaltimtara,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sebelumnya proses pencairan dana masih mengandalkan perpindahan dokumen fisik dari organisasi perangkat daerah (OPD) ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), kemudian dilanjutkan ke pihak perbankan setelah SP2D diterbitkan.

Namun, melalui sistem baru tersebut, seluruh tahapan dilakukan secara digital tanpa perlu perpindahan dokumen fisik.

“Sekarang, dengan adanya SP2D Online, proses tersebut tidak lagi memerlukan perpindahan dokumen secara fisik. Seluruh sistem terintegrasi secara digital melalui dashboard yang terhubung dengan Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.

Menurut Aulia, integrasi sistem tersebut memungkinkan pemerintah daerah dan pihak perbankan memantau proses pencairan dana secara daring dan real time hingga dana masuk ke rekening penerima.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits, menyampaikan bahwa peluncuran SP2D Online bertujuan menandai sekaligus menyosialisasikan penerapan sistem tersebut di lingkungan Pemkab Kukar.

“Penerapan SP2D Online diharapkan dapat mempercepat proses pencairan dana, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

Ia mengapresiasi komitmen Pemkab Kukar dalam mengimplementasikan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah dan berharap daerah tersebut dapat menjadi salah satu pelopor transformasi sistem keuangan berbasis digital di Indonesia.

Menurutnya, penerapan sistem digital akan membuat seluruh transaksi pemerintah, khususnya belanja OPD, berlangsung lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Selain itu, SP2D Online juga dinilai mampu meminimalkan potensi kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan belanja daerah.

Horas menambahkan, sosialisasi yang dilakukan bersamaan dengan peluncuran sistem ini bertujuan menyamakan persepsi seluruh perangkat daerah, mulai dari pimpinan OPD, pejabat penatausahaan keuangan, hingga bendahara pengeluaran.

“Dengan demikian, pola kerja yang selama ini masih dilakukan secara manual dalam proses penerbitan dan pelaksanaan SP2D dapat bertransformasi menjadi sistem yang sepenuhnya berbasis digital dan online,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang mendukung implementasi SP2D Online, khususnya Bank Kaltimtara sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Dukungan serupa juga datang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia yang selama ini aktif mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan, penerapan SP2D Online diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang modern, transparan, dan akuntabel.

Wartawan: Kusma

Editor: leeya