Muhammad Idham Desak Ponpes Ibadurrahman Ditutup, Khawatir Muncul Korban Baru

DPRD Kukar Desak Ponpes Ibadurrahman Ditutup, Khawatir Muncul Korban Baru

KUTAI KARTANEGARA, SAMBARANEWS.COM – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Idham, kembali menegaskan dukungannya terhadap penutupan Pondok Pesantren Ibadurrahman di Kecamatan Tenggarong Seberang yang kembali terseret dugaan kasus kekerasan seksual terhadap santriwati.

Ia menyebut munculnya dugaan kasus yang berulang di lembaga yang sama menjadi alarm serius bagi pemerintah dan pihak terkait untuk segera mengambil langkah tegas demi mencegah jatuhnya korban baru.

Pernyataan itu disampaikan Idham sebagai respons atas desakan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur yang meminta agar pondok pesantren tersebut segera ditutup.

Menurut Idham, mayoritas anggota Komisi IV DPRD Kukar telah menyuarakan sikap serupa sejak kasus sebelumnya mencuat dan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“Kalau di Komisi IV, rata-rata teman-teman sudah memiliki sikap yang jelas. Sejak RDP pertama terkait kasus sebelumnya, mayoritas anggota meminta agar pondok pesantren tersebut ditutup,” ujar Idham, Selasa (16/6/2026).

Ia menjelaskan, saat itu pembahasan masih berfokus pada kasus pencabulan terhadap santri putra yang telah diproses secara hukum hingga berkekuatan hukum tetap. Namun, kasus terbaru yang melibatkan santriwati baru terungkap pada Mei lalu sehingga Komisi IV belum sempat menggelar RDP khusus untuk membahas perkembangan tersebut.

“Kami sebenarnya berencana menggelar RDP minggu lalu karena banyak anggota yang baru mengetahui bahwa kembali terjadi kasus di pondok pesantren yang sama. Namun, pembahasannya terpaksa ditunda karena data dan bahan pendukung masih belum lengkap,” katanya.

Idham mengungkapkan, DPRD Kukar melalui sejumlah panitia khusus, termasuk Pansus Pesantren, Pansus Perlindungan Anak, dan Pansus Pencegahan Kekerasan Seksual, telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama terkait persoalan tersebut.

Bahkan, kata dia, DPRD sebelumnya telah meminta agar pondok pesantren tersebut ditutup dan izin operasionalnya dicabut. Namun, langkah yang diambil saat itu hanya berupa penghentian penerimaan santri baru.

“Rekan-rekan di pansus sudah pernah meminta agar pondok pesantren itu ditutup dan izinnya dicabut. Tetapi, saat itu kebijakan yang diambil hanya menghentikan penerimaan santri baru,” ujarnya.

Sebagai legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) II yang meliputi wilayah Tenggarong Seberang, Idham mengaku sangat prihatin dan mengecam keras dugaan kekerasan seksual yang kembali terjadi.

Menurutnya, setelah mendengar berbagai kesaksian korban, penutupan pondok pesantren menjadi langkah paling tepat untuk menjamin keselamatan anak-anak yang masih berada di lingkungan tersebut.

“Menurut saya satu-satunya jalan yang paling tepat adalah menutup pondok pesantren tersebut. Kekhawatiran kami, apabila tetap beroperasi, akan muncul korban-korban baru di kemudian hari,” tegasnya.

Meski mendengar informasi adanya pergantian pimpinan pondok pesantren, Idham menilai kondisi tersebut belum cukup menjamin tidak terulangnya kasus serupa. Ia menyebut pengaruh dan jaringan kepemimpinan sebelumnya masih menjadi kekhawatiran.

Karena itu, ia juga mengimbau para orang tua yang masih memiliki anak di pondok pesantren tersebut untuk mempertimbangkan menarik putra-putri mereka demi keselamatan dan perlindungan anak.

“Yang paling utama adalah menyelamatkan anak-anak kita. Kami tidak ingin ada lagi masa depan anak-anak yang hancur akibat kejadian serupa,” katanya.

Dalam waktu dekat, Komisi IV DPRD Kukar berencana kembali menggelar RDP bersama pihak-pihak terkait untuk membahas perkembangan kasus dan mendorong langkah yang lebih tegas terhadap operasional pondok pesantren tersebut.

“Setelah itu kami akan meminta langkah yang lebih tegas agar operasional pondok pesantren tersebut benar-benar dihentikan demi mencegah terulangnya kasus serupa,” pungkasnya.

Wartawan: Kusma

Editor: leeya