Syahariah Soroti Proyek Sekolah Mangkrak di Kaltim, Minta Penyelesaian Tak Lagi Ditunda

Samarinda, Sambaranews.com – Permasalahan proyek pembangunan sekolah mangkrak di sejumlah wilayah Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan DPRD Kaltim. Banyaknya pekerjaan yang belum rampung hingga berujung putus kontrak dinilai berdampak langsung terhadap proses belajar mengajar siswa.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim sekaligus anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, menegaskan pihaknya akan terus mengawal penyelesaian proyek-proyek pendidikan bermasalah agar tidak kembali terulang setiap tahun.

Hal tersebut disampaikan usai Pansus LKPJ melakukan uji petik lapangan di sejumlah daerah, mulai dari Kabupaten Penajam Paser Utara, Paser, Kutai Timur hingga Mahakam Ulu. Dari hasil peninjauan, ditemukan sejumlah pembangunan sekolah yang belum selesai meski anggaran telah dialokasikan sejak 2025.

“Karena itu dapil saya memang saya prioritaskan yang kemarin ada tiga item itu masuk dalam agenda LKPJ gubernur,” ujar Syahariah usai Rapat Paripurna ke-9 DPRD Kaltim, Senin (18/5/2026).

Salah satu proyek yang menjadi sorotan ialah pembangunan SMAN 3 Long Ikis di Kabupaten Paser. Berdasarkan hasil peninjauan, progres pembangunan sekolah tersebut dinilai masih jauh dari target.

“Harusnya 2026 itu sudah selesai. Tapi sampai sekarang ternyata baru kerangkanya saja yang berdiri,” katanya.

Menurutnya, proyek tersebut mengalami putus kontrak lantaran kontraktor dinilai tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, baik dari sisi teknis maupun pembiayaan.

“Ternyata putus kontrak sama kontraktor. Alasannya pertama medannya tidak mampu mereka kerjakan. Kedua, karena anggarannya tidak cukup,” ungkapnya.

Akibat proyek yang belum rampung, siswa masih menjalani kegiatan belajar di bangunan sementara dengan kondisi memprihatinkan. Beberapa ruangan bahkan mengalami kebocoran saat hujan turun.

“Kalau hujan kadang dikosongkan karena bocor. Ruangan kepala sekolah saja bocor-bocor, kasihan banget dan menyedihkan,” tuturnya.

Syahariah menilai persoalan proyek pendidikan mangkrak tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut hak siswa untuk memperoleh fasilitas pendidikan yang layak.

Karena itu, Komisi IV DPRD Kaltim dijadwalkan kembali turun ke lapangan pada pekan ini untuk memeriksa kondisi sekolah-sekolah bermasalah di berbagai kabupaten dan kota.

“Rabu ini kami turun lagi ke lapangan untuk mengecek sekolah-sekolah yang bermasalah,” ujarnya.

Ia juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim melakukan evaluasi ketat terhadap kontraktor pelaksana proyek pendidikan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

“Saya minta kontraktor itu harus ada persyaratannya. Jangan asal menerima pekerjaan, setelah itu ditinggalkan begitu saja yang jadi korban anak-anak kita,” tegasnya.

Dalam hasil uji petik Pansus LKPJ, Disdikbud Kaltim tercatat memiliki 10 kegiatan putus kontrak pada Tahun Anggaran 2024 dan kembali bertambah menjadi delapan kegiatan pada 2025.

Selain pembangunan SMAN 3 Long Ikis, Pansus juga menemukan proyek pembangunan ruang praktik dan renovasi kelas di SMKN 1 Penajam Paser Utara yang belum selesai sehingga kontraknya diputus.

Permasalahan lain ditemukan pada pembangunan unit sekolah baru SMAN 2 Paser Belengkong senilai Rp25,2 miliar. Meski lahan sekolah telah bersertifikat, proyek tersebut masih terkendala persoalan perjanjian hibah tanah.

Sementara di Balikpapan, SMK 7 diketahui belum memiliki fasilitas bangku kelas yang memadai sehingga masih meminjam dari sekolah lain. Akses menuju sekolah tersebut juga kerap terendam air laut pasang.

Di Kabupaten Kutai Timur, Pansus menemukan adanya keretakan pada bangunan ruang kelas baru SMKN 2 Sangatta Utara meski proyek telah selesai dikerjakan.

Syahariah menegaskan DPRD Kaltim akan terus mengawal agar proyek-proyek pendidikan bermasalah menjadi prioritas dalam anggaran perubahan sehingga segera diselesaikan dan dimanfaatkan siswa.

“Saya minta 2026 ini sekolah-sekolah yang bermasalah harus selesai. Jangan sampai anggarannya tergeser lagi,” tegasnya.

Ia memastikan pengawasan tidak hanya difokuskan pada daerah pemilihannya, tetapi mencakup seluruh wilayah Kaltim yang masih menghadapi persoalan fasilitas pendidikan.

“Saya tidak hanya bicara dapil saya, di Mahulu juga sangat memprihatinkan. Saya akan turun cek sekolah-sekolah di sana,” ujarnya.

Menurutnya, penyelesaian proyek pendidikan mangkrak harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan masa depan pendidikan di Benua Etam.

“Yang jelas, organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan Komisi IV akan saya kawal sampai tuntas,” pungkasnya.

Wartawan: Kusma

Editor: leeya