Pemkab Kutim Tepis Desakan Pembentukan Dinas Industri Kreatif, Prioritaskan Efisiensi Anggaran

KUTIM – Wacana pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif (Ekraf) di Kutai Timur (Kutim) yang didorong oleh DPRD mendapat respons kurang antusias dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Pemkab Kutim menegaskan bahwa saat ini, pendirian dinas baru khusus Ekraf belum menjadi kebutuhan mendesak.

Noviari Noor, Asisten II Sekretariat Kabupaten Kutim, menjelaskan bahwa urusan Ekraf saat ini masih dilekatkan pada Dinas Pariwisata. Alasan utama di balik kebijakan ini adalah efisiensi anggaran dan kelembagaan. Menurutnya, pembentukan dinas baru secara otomatis akan menambah beban biaya birokrasi, sementara cakupan kerja sektor Ekraf dinilai masih dapat ditangani melalui penguatan bidang terkait di Dinas Pariwisata.

Di sisi lain, dorongan kuat datang dari anggota Komisi B DPRD Kutim, Yusri Yusuf, yang meminta Pemkab mempertimbangkan pembentukan dinas khusus. Yusri menilai industri kreatif memiliki potensi besar dalam membuka lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kutim. Ia berpendapat bahwa Ekraf perlu berdiri sebagai dinas tersendiri agar pengembangannya lebih fokus, profesional, dan sejalan dengan arahan dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Namun, hingga saat ini, Pemkab memilih untuk mempertahankan struktur yang ada demi menjaga stabilitas fiskal. (ADV)