Dewan Soroti Sampah di Bendali, DLH Diminta Intensifkan Sosialisasi hingga Tingkat RT

sambaranews.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Puryadi, mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mengambil langkah cepat dalam mengatasi masalah sampah dan limbah yang menumpuk di bendungan pengendali (bendali). Ia menilai persoalan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan infrastruktur sekaligus memperbesar ancaman banjir bagi masyarakat.

“Kasus jebolnya Bendali Telagasari beberapa waktu lalu sudah cukup menjadi peringatan. Penumpukan limbah membuat bendali tidak kuat menahan beban saat air meluap. Akhirnya longsor dan jebol. Hal ini jangan sampai terulang,” ujar Puryadi, Senin (25/8/2025).

Menurutnya, perawatan rutin dan pengawasan ketat harus menjadi agenda prioritas DLH. Namun, faktor kesadaran masyarakat juga sangat menentukan. Banyak warga masih membuang sampah ke saluran drainase dan parit, yang kemudian berakhir di bendali.

Untuk itu, ia mendorong DLH agar memperluas pola sosialisasi dengan melibatkan kelurahan dan RT. Pendekatan seperti ini dianggap lebih efektif karena pesan bisa langsung diteruskan ke warga di lingkungannya masing-masing.

“Kalau DLH turun ke kelurahan, lalu kelurahan mengumpulkan ketua RT, maka informasi itu akan sampai ke warga. Edukasi ini penting, karena tanpa perubahan perilaku, sebaik apapun infrastrukturnya tidak akan efektif,” tegasnya.

Politisi Partai NasDem ini juga menekankan bahwa bendali bukan hanya proyek fisik bernilai miliaran rupiah, tetapi instrumen penting dalam mencegah banjir kota. Karenanya, pengelolaan harus dilakukan secara berkesinambungan, bukan hanya saat terjadi kerusakan.

“Bendali yang dibangun dengan APBD maupun bantuan pusat harus dijaga. Kalau hanya dibangun lalu dibiarkan, manfaatnya tidak akan maksimal,” tambahnya.

Ia berharap kolaborasi pemerintah, DPRD, dan masyarakat dapat terjalin erat dalam menjaga lingkungan dan fungsi bendali. Dengan begitu, Balikpapan bisa lebih siap menghadapi potensi bencana hidrologi di masa depan.

“Ini tanggung jawab bersama. Infrastruktur boleh ada, tapi tanpa kesadaran masyarakat, hasilnya tetap akan sia-sia,” tutup Puryadi.

(ADV/DPRD Balikpapan)