
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono
sambaranews.com, BALIKPAPAN – Temuan Satgas Pangan Polda Kalimantan Timur terkait praktik salah label beras di sejumlah pasar tradisional mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono. Ia menegaskan distributor harus segera memperbaiki label beras medium yang dijual dengan label premium agar tidak menimbulkan kelangkaan dan gejolak harga.
Budiono mengatakan, praktik tersebut membuat pedagang serba salah. Mereka enggan menjual stok karena khawatir melanggar aturan harga, sementara masyarakat semakin sulit mendapatkan beras dengan harga yang sesuai.
“Kalau medium dijual dengan label premium, berarti tidak sesuai standar. Pedagang jadi takut menjualnya karena harga lebih tinggi dari seharusnya,” ujar Budiono, Senin (11/8/2025).
Ia menambahkan, sebagian distributor bahkan menahan beras yang terlanjur salah label. Akibatnya, pasokan di pasar menurun dan harga perlahan naik. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat memperburuk kelangkaan beras yang kini sudah dirasakan masyarakat.
Budiono menawarkan solusi sederhana: label beras dikembalikan sesuai kualitasnya tanpa ada permainan kategori. “Cukup dua jenis saja, beras Bulog dan beras biasa. Jangan lagi ada medium-premium yang membingungkan. Kalau medium, ya kembalikan jadi medium,” tegasnya.
Menurut Budiono, masyarakat tidak menuntut macam-macam. Yang mereka perlukan hanyalah beras dengan kualitas layak dan harga terjangkau. Selama ketersediaan terjamin, konsumen tidak akan kesulitan mengambil keputusan.
“Kalau stok beras tersedia dengan harga sesuai, masyarakat pasti membeli. Jangan sampai ulah segelintir pihak membuat pasokan tersendat dan warga jadi korban,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.
Ia pun mengimbau distributor agar mengutamakan kepentingan bersama daripada keuntungan sesaat. Kesalahan label yang disengaja hanya akan memicu keresahan dan mencederai kepercayaan publik terhadap pasar pangan.
“Tolong segera diperbaiki. Jangan mencari untung berlebihan dengan menjual beras medium seolah premium. Kita semua harus menjaga keseimbangan pasokan demi ketenangan masyarakat,” kata Budiono.
DPRD Balikpapan berkomitmen untuk terus memantau jalannya distribusi beras, bekerja sama dengan instansi terkait, termasuk kepolisian dan pemerintah kota. Upaya pengawasan ini diharapkan mampu mencegah terulangnya kasus serupa sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan haknya atas pangan yang aman dan terjangkau. (ADV/DPRD Balikpapan)