Bareskrim Tetapkan SU sebagai Tersangka Keempat Kasus Dugaan Penyadapan Presiden

JAKARTA, SAMBARANEWS.COM, – Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia kembali mengalami perkembangan. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan SU sebagai tersangka baru dalam perkara tersebut.

Penetapan SU diumumkan dalam konferensi pers di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026) malam. Status tersangka diberikan setelah penyidik melakukan pengembangan perkara dan sebelumnya memeriksa SU sebagai saksi.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto mengungkapkan bahwa perubahan status hukum SU dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan serta pendalaman terhadap sejumlah alat bukti.

Menurutnya, penyidik telah melaksanakan gelar perkara sebelum mengambil keputusan untuk menetapkan SU sebagai tersangka.

“Dari hasil pemeriksaan dan pendalaman alat bukti, penyidik menyimpulkan bahwa SU diduga telah memenuhi unsur tindak pidana,” jelas Suhermanto.

Dalam perkara ini, peran tersangka SU diketahui menjabat sebagai Dewan Pembina MC Bareskrim Polri. Sebelumnya, ia juga pernah menduduki posisi Kepala Bagian Monitoring (Kabag Mon) Bareskrim Polri selama periode 2010 hingga 2019.

Penyidik menduga jabatan yang pernah diemban SU memiliki hubungan dengan aktivitas penyadapan yang dilakukan dua tersangka lainnya, yakni EH dan AS. Keduanya disebut memerlukan persetujuan SU sebelum menjalankan kegiatan penyadapan.

“Jika akan melakukan penyadapan, keduanya harus mendapatkan izin dari SU. Kemudian pada awal Oktober 2026, keterlibatan SU juga didalami dalam peristiwa dugaan penghapusan dokumen hasil penyadapan. Dalam kejadian tersebut, AS disebut sempat meminta persetujuan SU untuk menghapus sejumlah berkas hasil penyadapan,” ungkap Suhermanto.

Permintaan itu kemudian disetujui oleh SU, sehingga menjadi salah satu bagian yang didalami penyidik dalam proses pengungkapan perkara.

“Dengan penetapan SU, total tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ini menjadi empat orang,” sebutnya.

Dengan bertambahnya satu tersangka, jumlah orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut kini mencapai empat orang. Tiga di antaranya sudah menjalani penahanan di Markas Komando (Mako) Brimob.

Sementara itu, SU belum ditahan lantaran masih mengalami gangguan kesehatan akibat stroke yang dideritanya.

Dalam rangkaian penyidikan, Bareskrim Polri telah meminta keterangan dari 13 orang saksi. Selain itu, penyidik juga melibatkan lima orang ahli untuk memberikan pendapat sesuai bidang keahliannya, meliputi ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta ahli hukum pidana.

Dari sisi hukum, SU disangkakan melanggar sejumlah ketentuan pidana. Salah satunya Pasal 32 ayat (1) atau ayat (2) terkait dugaan akses ilegal, yang memiliki ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

Selain ketentuan tersebut, penyidik turut menyebut Pasal 258 ayat (1) KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara.

Di tengah proses penanganan perkara tersebut, Bareskrim Polri turut mengingatkan masyarakat untuk lebih selektif dalam menyikapi informasi yang beredar di ruang digital.

“Kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak langsung mempercayai maupun menyebarluaskan kabar yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama informasi yang berkaitan dengan perkara hukum yang masih dalam tahap penyidikan,” tutupnya. (*)

Sumber: Siaran langsung konferensi pers Bareskrim Polri melalui TV One Kamis 11 November 2026.

Wartawan: Kusma