Serahkan SK PAC 20 Kecamatan, Rendi Solihin Ajak Kader Utamakan Politik Kejujuran

Kutai Kartanegara, Sambaranews.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai memperkuat konsolidasi organisasi dengan menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan kepada Pengurus Anak Cabang (PAC) dan KSB di 20 kecamatan. Langkah tersebut menjadi bagian dari percepatan pembentukan struktur partai hingga tingkat ranting dan anak ranting.

Penyerahan SK dari DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur berlangsung di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kukar, Senin (29/6/2026). Selain menjadi legalitas kepengurusan, agenda tersebut juga menjadi momentum memperkuat kesiapan organisasi hingga ke tingkat paling bawah.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kukar, Rendi Solihin, mengatakan seluruh PAC yang telah menerima SK diminta segera menuntaskan konsolidasi di wilayah masing-masing, mulai dari tingkat kecamatan hingga ranting dan anak ranting di tingkat RT.

“Hari ini dilakukan penyerahan Surat Keputusan dari DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Timur kepada seluruh pengurus PAC dan KSB di 20 kecamatan se-Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya.

Menurut Rendi, penguatan organisasi bukan hanya untuk memperkokoh partai, tetapi juga memastikan aspirasi masyarakat dapat terserap dan diperjuangkan secara optimal. Ia menekankan bahwa seluruh kader harus mengedepankan politik yang berlandaskan kejujuran dalam menjalankan aktivitas politik di tengah masyarakat.

“Yang paling penting adalah menjalankan politik kejujuran. Masyarakat sekarang sudah semakin cerdas untuk membedakan mana politik yang jujur, mana yang hanya gimmick, pencitraan, atau sekadar hadir setiap lima tahun sekali menjelang pemilu,” katanya.

Ia menilai masyarakat kini semakin kritis dalam melihat rekam jejak para politisi. Karena itu, menurutnya, kerja nyata akan lebih mudah diterima publik dibandingkan sekadar membangun citra.

“Masyarakat tidak bisa lagi dibohongi. Dampak dari ketidakjujuran dalam berpolitik pasti akan dirasakan dan dinilai langsung oleh masyarakat. Karena itu, apabila kita menjalankan politik kejujuran, masyarakat tentu dapat melihat dan menilai sendiri kerja nyata yang dilakukan untuk mereka,” tegasnya.

Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Muhammad Samsun. Ia mengatakan fokus utama partai saat ini adalah menyelesaikan pembentukan struktur hingga tingkat ranting dan anak ranting sebagai ujung tombak organisasi di tengah masyarakat.

“Penekanan utama kami adalah memastikan struktur partai terbentuk hingga tingkat ranting dan anak ranting. Struktur tersebut merupakan perpanjangan tangan partai di tengah masyarakat,” ujarnya.

Samsun menegaskan, semangat politik kejujuran harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang dirasakan masyarakat, bukan hanya sebatas slogan politik.

“Sesuai dengan visi politik kejujuran yang disampaikan Ketua DPC, apa yang dilakukan partai untuk masyarakat harus benar-benar tulus dan nyata, bukan sekadar gimmick atau klaim politik semata,” katanya.

Ia menjelaskan, keberadaan pengurus PAC, ranting, hingga anak ranting nantinya akan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan kepala daerah yang berasal dari kader PDI Perjuangan.

“Struktur partai mulai dari PAC, ranting hingga anak ranting akan menjadi penyambung lidah rakyat kepada kepala daerah yang saat ini dipimpin oleh kader PDI Perjuangan,” jelasnya.

Saat ini seluruh PAC di 20 kecamatan di Kukar telah menerima SK kepengurusan. PDI Perjuangan menargetkan pembentukan ranting yang kini telah mencapai sekitar 98 persen, sementara pembentukan anak ranting ditargetkan rampung pada akhir Juli 2026.

Sementara itu, Bidang Reformasi Sistem dan Kebijakan Pemerintahan DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Didik Agung Eko Wahono, mengingatkan bahwa kekuatan partai bergantung pada soliditas kader dan struktur organisasi, bukan pada birokrasi pemerintahan.

“Partai politik yang ingin menang harus memiliki struktur organisasi yang kuat hingga ke tingkat bawah. Struktur tersebut harus dibangun oleh kader dan pengurus partai sendiri, bukan oleh unsur birokrasi,” ujarnya.

Didik menambahkan, PDI Perjuangan tetap berkomitmen menjaga profesionalisme birokrasi dengan tidak melibatkan aparatur sipil negara dalam pembentukan maupun penguatan struktur partai.

“ASN dan birokrasi sebaiknya fokus menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan administratif sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

Wartawan: Kusma

Editor: leeya