Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani.
Tenggarong, Sambaranews.com – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh program pembangunan yang dibiayai APBD dapat berjalan tanpa hambatan. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di Kantor DPRD Kukar pada Senin (17/11/2025).
Ahmad Yani menjelaskan bahwa agenda resesnya dilakukan di Desa Tani Bakti, Desa Purwajaya, dan Desa Loa Duri Ulu. Menurutnya, keluhan warga di tiga desa tersebut pada dasarnya serupa dan menggambarkan kebutuhan masyarakat terhadap kehadiran nyata program pemerintah.
“Pada prinsipnya, keluhan dan kebutuhan masyarakat sama. Mereka membutuhkan sentuhan program dan perhatian langsung dari wakil rakyat yang telah mereka pilih,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa aspirasi masyarakat umumnya berkaitan dengan persoalan infrastruktur. Warga meminta peningkatan akses jalan, pembangunan jembatan, renovasi musala, serta fasilitas umum lainnya yang dapat dirasakan hingga ke pelosok desa dan RT. Ahmad Yani menegaskan bahwa warga Kukar menginginkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
“Setiap desa, RT, dan kecamatan berharap merasakan perlakuan yang sama dalam pemanfaatan APBD. Karena itu, pembangunan harus berdasarkan asas pemerataan, itulah yang masyarakat inginkan,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa aspirasi tersebut menggambarkan harapan masyarakat terhadap peningkatan fasilitas umum, pelayanan publik, serta bantuan-bantuan yang menyasar berbagai sektor seperti nelayan, perikanan, hingga pertanian.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Yani turut menyinggung kondisi APBD Kukar yang mengalami penyesuaian dari rencana Rp12 triliun menjadi Rp11,3 triliun. Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh anggaran yang telah disahkan harus dibelanjakan sepenuhnya dan tidak boleh menjadi SILPA.
“Dana rakyat harus kembali kepada rakyat. Tidak boleh ada program yang ditunda atau tidak dilaksanakan karena semuanya sudah disepakati bersama. APBD itu milik rakyat dan harus sampai kepada rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa DPRD akan terus melakukan pengawasan agar setiap program pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan dampak maksimal kepada masyarakat. Pengawasan tersebut, katanya, merupakan wujud tanggung jawab DPRD untuk memastikan anggaran benar-benar terserap dan tidak ada program yang mandek.
“Tidak boleh ada program yang tidak dijalankan. Insya Allah, melalui fungsi pengawasan DPRD, semua program akan terawasi dengan baik dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” pungkas Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani.
Wartawan: Kusma
Editor: leeya


Sespimti Polri Gelar FGD Karhutla di Loa Kulu, Relawan Soroti Keterbatasan Peralatan
11 Unit Pompa Air Disalurkan untuk Atasi Kekeringan dan Karhutla di Kukar
Kukar Dapat Anggaran Rp107 Miliar untuk Bangun TPST di Loa Ipuh Darat, Ditargetkan Rampung 2029
Karhutla Muara Badak Tembus 200 Hektare, Pemadaman Terus Diintensifkan
PDAM Tirta Mahakam Pastikan Air Bersih Tenggarong Belum Terdampak Intrusi Air Laut
Beseprah Resmi Jadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia, Tradisi Kutai Sarat Makna Kesetaraan
PDIP Kaltim Belum Tentukan Calon Pilwali Samarinda, Ananda: Fokus Masyarakat Dulu
11 Poket Diduga Sabu Diamankan dari Seorang Pria di Sangatta Utara