Presiden Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Pertemuan Berlangsung di Tengah Kasus Penyadapan

BOGOR, SAMBARANEWS.COM – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima sepuluh mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026). Pertemuan tersebut berlangsung di tengah sorotan publik terhadap dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo.

Berdasarkan keterangan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, pertemuan tersebut merupakan ajang silaturahmi antara Presiden Prabowo dengan para tokoh yang pernah memimpin institusi kepolisian pada berbagai periode.

Presiden Prabowo menyambut langsung kedatangan para mantan Kapolri. Sejumlah pejabat turut mendampingi, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Sepuluh mantan Kapolri yang hadir dalam pertemuan tersebut yakni Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo, Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro, Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar, dan Jenderal Pol (Purn) Sutanto.

Selanjutnya, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo, Jenderal Pol (Purn) Sutarman, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, serta Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian yang saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto juga hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam keterangannya, Sekretariat Presiden menyebut Prabowo dan para mantan Kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang sedang terjadi.

“Pertemuan ini turut menjadi momentum pertukaran pengalaman lintas generasi kepemimpinan,” demikian keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Pertemuan tersebut menjadi perhatian karena berlangsung ketika Bareskrim Polri tengah menangani perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

Dalam perkembangan kasus tersebut, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi dan mantan perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Salah satunya adalah mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo yang diketahui juga pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden.

Tiga nama lainnya yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Penyidik menduga praktik penyadapan dilakukan menggunakan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Dugaan penyadapan tersebut disebut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.

Kasus ini turut menjadi perhatian setelah muncul dugaan penghapusan data hasil penyadapan dari sistem tersebut.

Di tengah perkembangan penyelidikan, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin juga membantah informasi yang beredar mengenai keterlibatan Tito Karnavian dan Idham Azis dalam kasus penyadapan tersebut.

Sementara itu, pertemuan di Hambalang tidak secara khusus dinyatakan Istana sebagai pembahasan mengenai perkara penyadapan. Pemerintah hanya menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi ruang silaturahmi dan pertukaran pandangan antara Presiden dengan para mantan pimpinan Polri.

Hingga Senin (9/11/2026), belum ada keterangan resmi yang merinci seluruh agenda pembahasan maupun hasil khusus dari pertemuan Presiden Prabowo dengan sepuluh mantan Kapolri tersebut.* (nr)