Syahariah Usul Gratispol Diprioritaskan untuk SMA-SMK dan Mahasiswa Kurang Mampu

Samarinda, Sambaranews.com – Program pendidikan gratis melalui skema Gratispol di Kalimantan Timur dinilai perlu dijalankan lebih terarah dengan menyesuaikan kondisi kemampuan keuangan daerah.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim sekaligus anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Syahariah Mas’ud, menilai fokus utama program sebaiknya diberikan pada pendidikan menengah SMA dan SMK yang memang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, serta masyarakat dari kalangan kurang mampu.

Menurutnya, kebijakan Gratispol merupakan langkah positif pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan. Namun, pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan kapasitas fiskal agar tidak membebani APBD dan mengganggu program pembangunan lainnya.

“Kalau untuk SMA, SMK, swasta maupun negeri itu memang kewajiban provinsi. Yang jadi pertanyaan itu kegiatan Gratispol untuk S1, S2, S3 sebenarnya itu gawenya pusat, bukan provinsi,” ujar Syahariah, Senin (18/5/2026).

Ia mengatakan, berdasarkan aturan kewenangan, pemerintah provinsi bertanggung jawab pada pendidikan menengah, sedangkan pendidikan tinggi seperti S1, S2, hingga S3 menjadi ranah pemerintah pusat.

Meski demikian, Syahariah tetap mengapresiasi langkah Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang berupaya menghadirkan pendidikan gratis hingga tingkat perguruan tinggi.

“Saya merasa bangga karena tidak banyak provinsi yang berani menganggarkan S1, S2, S3 gratis,” katanya.

Namun, ia mengingatkan kondisi fiskal daerah saat ini tengah mengalami tekanan. Dalam perencanaan awal, kapasitas APBD Kaltim diproyeksikan sekitar Rp24 triliun, tetapi realisasinya menurun menjadi sekitar Rp12 triliun.

Menurutnya, penurunan tersebut berdampak langsung terhadap ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program prioritas, termasuk Gratispol.

Berdasarkan laporan LKPJ 2025 serta pembaruan Triwulan I 2026, realisasi beasiswa pendidikan tercatat mencapai Rp288,5 miliar yang telah disalurkan kepada 63.603 mahasiswa.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kaltim menargetkan sebanyak 158.981 mahasiswa menerima manfaat program sepanjang 2026 dengan estimasi anggaran sekitar Rp813,5 miliar untuk pendidikan tinggi.

Di sektor pendidikan menengah, program Gratispol juga diwujudkan melalui pembagian seragam gratis bagi 65.004 siswa baru SMA, SMK, dan SLB di 447 sekolah pada tahun ajaran 2025/2026.

Pemprov Kaltim juga telah bekerja sama dengan 53 perguruan tinggi negeri dan swasta untuk skema pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) langsung ke kampus.

Meski capaian program dinilai cukup besar, Syahariah meminta pelaksanaannya tetap dilakukan secara selektif dan tepat sasaran agar keuangan daerah tetap terjaga dalam jangka panjang.

“Kalau pun S1, S2, S3 tetap jalan, porsinya harus dikurangi. Masyarakat yang mampu kalau bisa bayar sendiri dulu,” tegasnya.

Ia menilai prioritas bantuan pendidikan sebaiknya diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah.

Selain itu, Syahariah juga menanggapi adanya kritik dari sebagian mahasiswa terkait pelaksanaan Gratispol. Ia berharap aspirasi dapat disampaikan melalui ruang dialog yang terbuka dan konstruktif.

“Kalau ada yang kurang, mari kita berdiskusikan bersama. Saya juga berharap mahasiswa bisa menghargai upaya pemerintah,” tandasnya.

Wartawan: Kusma

Editor: leeya