Sekda Kukar: Desa Adalah Penggerak Pembangunan, Bukan Sekadar Pelaksana

Sambaranews.com, KUTAI KARTANEGARA – Desa memiliki peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan arah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, saat menutup kegiatan Pelatihan Penyusunan dan Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) bagi aparatur desa se-Kecamatan Muara Badak, yang digelar di Hotel Ibis Samarinda, Sabtu (3/5/2025).

Dalam sambutannya, Sunggono menekankan pentingnya penyelarasan antara rencana pembangunan desa dengan arah kebijakan kabupaten. Ia menyebut bahwa pembangunan desa tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus menjadi bagian integral dari pembangunan daerah.

“Desa bukan hanya pelaksana, tapi juga penggerak pembangunan yang tahu kebutuhan warganya. Karena itu, rencana di desa harus selaras dengan program di tingkat kabupaten,” ujarnya.

Menurut Sunggono, desa merupakan elemen dasar pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga memiliki kepekaan yang tinggi terhadap kebutuhan dan potensi lokal. Oleh sebab itu, desa harus diberi ruang dan kapasitas untuk menyusun perencanaan yang lebih tajam, responsif, dan realistis.

Ia menambahkan, dokumen RPJMDes harus disusun dengan pendekatan partisipatif serta didasarkan pada data dan analisis yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar.

“Kalau RPJMDes bisa mencerminkan RPJMD, maka kita bisa hindari tumpang tindih program dan bisa optimalkan efektivitas pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.

Tak hanya sebatas dokumen perencanaan, Sunggono juga menegaskan bahwa peran desa dalam pembangunan harus lebih progresif. Terutama di daerah pesisir seperti Muara Badak, potensi kelautan dan perikanan harus dimanfaatkan secara maksimal.

“Produksi hasil laut dan penguatan usaha perikanan bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa. Pemerintah daerah siap mendukung langkah-langkah strategis ke arah itu,” tegasnya.

Sunggono juga menyinggung pentingnya sinergi lintas sektor dan antar level pemerintahan. Ia menyebut bahwa pembangunan tidak akan berhasil jika berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, ia meminta aparatur desa untuk aktif membangun komunikasi dan kolaborasi.

“Musyawarah Desa harus objektif, transparan, dan berdasarkan kebutuhan nyata warga. Semua ide harus diuji secara terbuka, agar apa yang direncanakan benar-benar bisa menjawab persoalan,” ucapnya.

Pelatihan RPJMDes ini diharapkan menjadi momentum peningkatan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berorientasi pada hasil.

Dengan arah kebijakan yang terintegrasi antara desa dan kabupaten, pembangunan Kukar diharapkan semakin merata, adil, dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari tingkat paling bawah. (ADV Diskominfo Kukar)