Kukar Gelar Musrenbang Tematik, Fokus ke Kelompok Rentan untuk Pembangunan yang Lebih Inklusif

Sambaranews.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Hal ini dibuktikan lewat penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik yang dilangsungkan pada Senin (5/5/2025) di Ruang Rapat Bappeda Kukar.

Berbeda dari Musrenbang konvensional yang seringkali fokus pada program fisik dan dominasi suara mayoritas, forum tematik ini secara khusus membahas kebutuhan kelompok rentan yang selama ini kerap terpinggirkan dalam proses perencanaan. Kelompok rentan yang dimaksud mencakup anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, hingga komunitas pelaku budaya.

Asisten III Sekretariat Kabupaten Kukar, Dafip Haryanto, yang memimpin jalannya musrenbang, menegaskan bahwa pendekatan inklusif merupakan keharusan di era pembangunan berbasis keadilan sosial.

“Pembangunan tidak boleh lagi eksklusif bagi kelompok dominan. Kita harus membuka ruang bagi suara-suara yang kerap dianggap ‘pinggiran’. Justru dari perspektif merekalah kita bisa memahami kebutuhan nyata masyarakat secara luas,” tegas Dafip dalam sambutannya.

Ia menjelaskan bahwa Musrenbang Tematik ini merupakan bentuk nyata penerapan prinsip Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) yang menjadi pondasi perencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kukar 2025–2045.

Pendekatan THIS memungkinkan kebijakan tidak hanya terpaku pada satu sektor atau kelompok, tetapi memperhatikan keterkaitan antar sektor, wilayah, dan keragaman kebutuhan masyarakat.

Dafip menambahkan, forum tersebut bukanlah formalitas belaka, melainkan upaya untuk memastikan bahwa aspirasi kelompok rentan benar-benar masuk dalam perencanaan dan pelaksanaan program daerah.

“Musrenbang ini bukan sekadar forum ceremonial. Kami ingin masukan yang konkret, agar kebijakan kita tidak hanya ramah di atas kertas, tapi menyentuh langsung kehidupan kelompok yang selama ini kurang terdengar,” ujarnya.

Selain perangkat daerah, forum ini juga melibatkan perwakilan masyarakat sipil, komunitas budaya, serta organisasi penyandang disabilitas yang diberi ruang untuk menyampaikan isu prioritas mereka.

Salah satu isu yang mengemuka adalah kurangnya akses layanan kesehatan dan pendidikan yang inklusif, serta kebutuhan infrastruktur yang ramah difabel. Selain itu, peran pemuda dan pelaku seni-budaya juga dinilai perlu mendapat porsi lebih dalam kebijakan pembangunan daerah.

Dafip mengajak semua pihak, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, maupun lembaga swasta, untuk aktif berkontribusi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

“Bukan zamannya lagi kita hanya menyusun program dari atas. Kita butuh pendekatan partisipatif, agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh semua kalangan, terutama mereka yang selama ini tidak terlihat,” tutupnya. (ADV Diskominfo Kukar)