Ketua DPRD Balikpapan: Waspadai Peredaran Beras Oplosan, Lindungi Konsumen dari Kecurangan

Sambaranews.com | BALIKPAPAN – Di tengah merebaknya isu beras oplosan di sejumlah provinsi, Ketua DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri menyerukan langkah antisipatif agar kasus serupa tidak merambah ke Kota Minyak.

Ia menegaskan pentingnya koordinasi cepat antara DPRD dan dinas terkait untuk memastikan keamanan pangan di tingkat daerah.

“Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Komisi II DPRD. Langkah ini perlu agar kita tahu langsung kondisi di lapangan,” ujar Alwi usai memimpin rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan, Kamis (24/7/2025).

Pernyataan Alwi merespons hasil uji laboratorium Kementerian Pertanian (Kementan) terhadap ratusan merek beras di 10 provinsi yang ditemukan tidak sesuai mutu dan takaran.

Kasus itu kemudian ditindaklanjuti oleh Bareskrim Polri dengan penyitaan 201 ton beras premium dan medium dari berbagai merek yang diduga melanggar ketentuan.

Meski belum ditemukan kasus serupa di Balikpapan, Alwi menilai kewaspadaan harus tetap dijaga.

“Kita jangan menunggu ada korban dulu. Selagi masih isu, kita pastikan kebenarannya di lapangan, supaya masyarakat tenang dan tidak dirugikan,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Alwi juga menyoroti praktik pengoplosan beras yang secara moral dan ekonomi dinilainya sangat merugikan.

“Kalau beras kualitas medium dicap premium, itu jelas penipuan terhadap masyarakat. Harganya naik, tapi mutunya tidak sesuai. Kami mengecam keras praktik seperti ini,” katanya.

Ia menilai bahwa pengawasan distribusi pangan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Untuk itu, DPRD membuka ruang bagi warga untuk melaporkan dugaan kecurangan di tingkat pasar.

“Kalau masyarakat menemukan merek beras yang mencurigakan—mutu tak sesuai atau takaran berkurang—tolong segera laporkan. Sampaikan kepada dewan atau dinas terkait, agar kami bisa turun langsung melakukan monitoring,” imbau Alwi.

Langkah antisipatif DPRD dan pemerintah kota ini diharapkan dapat memastikan distribusi beras di Balikpapan tetap aman dan sesuai standar.
Dengan peran aktif pengawasan lintas lembaga, Alwi optimistis Balikpapan bisa menjaga stabilitas pangan serta melindungi hak-hak konsumen.

“Kita harus pastikan tidak ada ruang bagi praktik curang yang merugikan rakyat. Keamanan pangan adalah bagian dari tanggung jawab moral dan sosial kita semua,” tutupnya. (ADV/DPRD Balikpapan)