Fraksi Gerindra Soroti Efisiensi dan Arah Pembangunan dalam Pertanggungjawaban APBD 2024

Sambaranews.com | BALIKPAPAN – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kota Balikpapan memberikan pandangan umumnya terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Pandangan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Balikpapan, Senin (7/7/2025).

Dalam kesempatan itu, Fraksi Gerindra menilai dokumen pertanggungjawaban ini tidak sekadar laporan rutin tahunan, tetapi merupakan tolok ukur transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik.

Fraksi yang dipimpin oleh partai berlambang kepala garuda itu memberikan apresiasi atas capaian positif sepanjang tahun anggaran 2024. Salah satunya adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp1,06 triliun, naik hingga 93,80 persen dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan signifikan ini antara lain ditopang oleh penerimaan jasa giro serta pendapatan bunga remunerasi.

Tak hanya itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi juga melampaui target sebesar Rp136,29 miliar, sementara pendapatan lain-lain daerah yang sah turut menunjukkan kinerja positif dengan realisasi Rp66,13 miliar dari target Rp61,09 miliar.

Adapun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 tercatat Rp640,74 miliar, yang menurut Fraksi Gerindra menunjukkan efisiensi dalam pelaksanaan program tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.

Namun, di balik capaian tersebut, Fraksi Gerindra tetap menyampaikan catatan kritis dan konstruktif. Mereka menilai bahwa pemerintah kota perlu memperkuat strategi optimalisasi pendapatan daerah agar potensi pajak dan retribusi bisa tergarap maksimal. Selain itu, efisiensi belanja publik juga menjadi perhatian penting agar setiap rupiah benar-benar memberi dampak terhadap peningkatan kesejahteraan warga.

Fraksi Gerindra turut menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarkawasan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut mereka, pemerataan pembangunan antara wilayah timur, utara, dan barat Balikpapan harus menjadi prioritas agar tidak terjadi kesenjangan pelayanan publik.

“Pertanggungjawaban APBD 2024 ini hendaknya tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi menjadi refleksi untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan meningkatkan kinerja pemerintahan di masa mendatang,” ujar Rahmatia, Juru Bicara Fraksi Gerindra dalam sidang paripurna.

Menutup pandangannya, Fraksi Gerindra menyerukan agar sinergi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat terus diperkuat dalam mewujudkan Balikpapan sebagai kota modern, berdaya saing, dan sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman. (ADV/DPRD Balikpapan)