Fraksi Golkar DPRD Balikpapan Tekankan Transparansi dan Sinergi dalam Pengelolaan APBD 2024

Sambaranews.com | BALIKPAPAN – Dalam suasana rapat paripurna yang penuh ketegasan namun tetap konstruktif, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Balikpapan menyampaikan pandangan umumnya terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Senin (7/7/2025).

Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat. Bagi fraksi berlambang pohon beringin ini, setiap rupiah yang dikelola pemerintah bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan amanah publik yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

“Langkah-langkah perbaikan dan penguatan sistem pengelolaan pendapatan daerah mutlak diperlukan agar setiap dana yang masuk dan keluar dapat termonitor dengan baik dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Hj. Muliati, juru bicara Fraksi Golkar dalam sidang tersebut.

Golkar menilai, efektivitas pelaksanaan APBD tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dari ketepatan waktu dan relevansi program terhadap kebutuhan warga. Oleh karena itu, koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dianggap penting untuk menciptakan sinergi yang solid sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

Fraksi Golkar juga menyoroti perlunya disiplin dalam penyerapan anggaran agar tidak terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun. Pola pencairan dan pelaksanaan program, kata Muliati, sebaiknya dilakukan secara proporsional setiap bulan dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan hasil nyata.

“Dengan disiplin fiskal dan pengawasan berkelanjutan, program pembangunan akan lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini bukan hanya soal pelaporan, tetapi tentang tanggung jawab moral pemerintah terhadap publik,” tegasnya.

Lebih jauh, Fraksi Golkar menegaskan bahwa transparansi bukan semata kewajiban administratif, melainkan fondasi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Mereka optimistis bahwa kemitraan antara eksekutif dan legislatif akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pembangunan dan memastikan arah kota menuju visi Balikpapan sebagai kota global yang nyaman dihuni dalam bingkai Madinatul Iman. (ADV/DPRD Balikpapan)