Alwi Al Qodri Tekankan Kenaikan PBB Harus Fokus ke Perusahaan, Bukan Warga Kecil

sambaranews.com, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qodri, menegaskan bahwa rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus dilakukan secara bijak. Ia mengingatkan pemerintah kota agar kebijakan tersebut tidak justru membebani masyarakat kecil yang kondisi ekonominya masih rentan.

Dalam rapat paripurna DPRD pada Rabu (20/8/2025), Alwi menuturkan bahwa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang penting untuk menopang pembangunan Balikpapan. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan fiskal seharusnya tidak menambah beban berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“PAD perlu kita dorong, tapi jangan sampai rakyat kecil jadi korban. Prinsipnya harus ada keadilan dalam pengenaan PBB,” tegas Alwi.

Ia menjelaskan bahwa sektor komersial dan perusahaan besar, termasuk tambang multinasional yang beroperasi di Balikpapan, seharusnya menjadi pihak yang paling siap menanggung tambahan beban pajak. Menurutnya, kemampuan finansial perusahaan jauh lebih kuat dibandingkan warga biasa.

“Kalau perusahaan besar, apalagi multinasional, saya kira mereka tidak kesulitan membayar. Tapi jika warga kecil, tentu dampaknya langsung terasa. Kita tidak boleh gegabah,” jelasnya.

Alwi juga menanggapi isu adanya rencana kenaikan PBB hingga lebih dari 100 persen. Menurutnya, langkah ini sangat berisiko karena berpotensi menekan daya beli masyarakat. Ia pun meminta pemerintah kota melakukan kajian komprehensif sebelum memutuskan kebijakan final.

“Kalau benar kenaikan bisa lebih dari 100 persen, itu jelas tidak realistis. Masyarakat pasti akan merasa keberatan,” ujarnya.

Selain itu, ia mendorong BPPDRD untuk mencari terobosan baru dalam menggali sumber PAD yang lebih inovatif, sehingga tidak hanya bergantung pada PBB. Langkah ini dianggap penting agar pembangunan tetap berjalan tanpa menurunkan kualitas hidup warga.

DPRD, kata Alwi, siap berdiskusi dengan seluruh pemangku kepentingan agar target pendapatan tercapai melalui cara yang adil dan proporsional. Ia menekankan bahwa DPRD akan selalu berpihak kepada masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan daerah dan kemampuan ekonomi warga.

“Yang utama adalah keadilan. Kita harus temukan solusi bijak agar daerah mendapatkan tambahan pendapatan tanpa menekan warga kecil,” pungkasnya.

Dengan sikap kritis ini, DPRD Balikpapan menunjukkan perannya sebagai pengawas sekaligus penyeimbang dalam setiap kebijakan pemerintah kota, sehingga pembangunan tetap berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas. (ADV/DPRD Balikpapan)