Kutai Timur Percepat Program PSR, Sasar 1.900 Hektare Kebun Sawit Rakyat

SANGATTA, SAMBARANEWS.COM – Pemerintah bersama Solidaridad mendorong percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Program ini menyasar 1.900 hektare kebun sawit rakyat dengan melibatkan sekitar 900 petani.

Percepatan PSR tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperbarui tanaman sawit yang telah berusia lebih dari dua dekade sekaligus meningkatkan produktivitas dan daya saing petani.

Perkebunan kelapa sawit di Kutai Timur mulai berkembang secara masif sejak 1999 hingga awal 2000-an. Seiring bertambahnya usia tanaman, sebagian kebun rakyat dinilai telah melewati masa produktif puncaknya sehingga berpotensi berdampak terhadap hasil panen dan pendapatan petani.

Selain persoalan usia tanaman, petani swadaya masih menghadapi sejumlah kendala administratif dan legalitas lahan dalam mengakses program PSR.

Hambatan tersebut dinilai perlu diurai melalui penyederhanaan proses verifikasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 5 Tahun 2025. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyaluran bantuan sekaligus memastikan petani memenuhi persyaratan program.

Dalam skema PSR, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mengalokasikan dukungan pendanaan sebesar Rp60 juta per hektare. Dana tersebut digunakan untuk mendukung peremajaan kebun, termasuk penggunaan benih unggul bersertifikat.

Country Manager Solidaridad Indonesia, Yeni Fitriyanti, mengatakan PSR tidak hanya berkaitan dengan peremajaan tanaman, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola perkebunan rakyat.

“PSR adalah transformasi tata kelola ekonomi petani. Dengan dukungan dana BPDP dan regulasi Permentan No. 5/2025, 900 petani Kutai Timur siap menjadi aktor utama rantai pasok sawit berstandar ISPO,” ujar Yeni, Kamis (3/9/2026).

Untuk memperkuat pelaksanaan program, Solidaridad menggelar Lokakarya Penguatan Akses Petani Swadaya terhadap Program PSR di Kutai Timur.

Kegiatan tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Dinas Perkebunan Kalimantan Timur, Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI), serta 22 koperasi yang menjadi dampingan Solidaridad.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementan RI, I’im Mucharam, mengatakan keberadaan kelembagaan petani menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pemenuhan kriteria Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

“Program PSR adalah fondasi mutlak dalam pemenuhan kriteria ISPO. Hilirisasi inklusif hanya akan terwujud jika kelembagaan petani solid dan pasokan bersertifikat terjamin,” katanya.

Secara nasional, sejak 2016 hingga Agustus 2026, program PSR telah menyalurkan dana sebesar Rp12,86 triliun kepada 187.782 pekebun dengan total luas lahan mencapai 428.745 hektare.

Sementara sepanjang 2026, realisasi PSR tercatat Rp606 miliar untuk 20.229 hektare lahan yang dikelola 10.403 pekebun.

Percepatan PSR di Kutai Timur diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kebun rakyat sekaligus memperkuat kesiapan petani dalam memenuhi standar keberlanjutan dan sertifikasi ISPO.

Program tersebut juga diarahkan untuk membangun kelembagaan petani yang lebih kuat agar mampu meningkatkan posisi tawar dan daya saing dalam rantai pasok kelapa sawit.

Wartawan: Kusma