Disbun Kukar Gandeng Solidaridad Susun Strategi Perkebunan Berkelanjutan Hadapi Perubahan Iklim

Tenggarong, Sambaranews.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat komitmen mewujudkan pembangunan perkebunan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Lokakarya Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan yang digelar Dinas Perkebunan (Disbun) Kukar bersama Solidaridad Indonesia, Kamis (25/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi wadah membahas langkah konkret dalam menekan emisi gas rumah kaca, memperkuat praktik perkebunan berkelanjutan, sekaligus membuka peluang pemanfaatan ekonomi karbon di sektor kelapa sawit.

Kepala Disbun Kukar, Muhammad Taufik, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Kukar dan Solidaridad Indonesia yang ditandatangani Bupati Kukar pada Desember 2025.

Menurutnya, organisasi nirlaba tersebut merupakan mitra pembangunan yang berfokus pada isu lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

“Kerja sama ini tidak hanya mendorong pembangunan perkebunan berkelanjutan, tetapi juga penguatan kelembagaan dan pemberdayaan UMKM berbasis pertanian,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sebelum lokakarya digelar, Solidaridad telah melaksanakan sejumlah kegiatan, mulai dari sosialisasi, pelatihan training of trainers (TOT) bagi wanita tani di Samarinda hingga pendampingan di lapangan.

Salah satu bentuk kolaborasi yang telah berjalan ialah pendampingan terhadap pekebun swadaya di Kecamatan Kembang Janggut melalui kerja sama dengan PT Rea Kaltim Plantations.

“Intinya bagaimana aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam pembangunan perkebunan dapat berjalan seimbang melalui sinergi semua pihak,” katanya.

Taufik menuturkan, lokakarya tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, perusahaan perkebunan, kelompok tani, kelompok tani peduli api, hingga Solidaridad Indonesia sebagai mitra pembangunan.

Ia menegaskan bahwa tantangan perubahan iklim saat ini tidak dapat dihadapi pemerintah daerah sendirian.

Karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga yang memiliki akses terhadap jaringan pendanaan internasional, menjadi langkah penting untuk mempercepat implementasi pembangunan perkebunan berkelanjutan.

Menurutnya, salah satu fokus yang sedang didorong ialah pendampingan bagi kebun masyarakat agar memperoleh sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), yang kini menjadi kewajiban bagi perkebunan rakyat.

“Kami berharap Solidaridad juga dapat mendampingi pekebun melalui koperasi agar memperoleh sertifikasi ISPO sehingga tata kelola perkebunan rakyat semakin baik dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Konsultan Palm Oil Solidaridad Indonesia, Wilistra Danny, menjelaskan bahwa keterlibatan organisasinya bertujuan membantu petani sawit berkontribusi dalam aksi mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca.

Ia menjelaskan, upaya tersebut merupakan bagian dari implementasi Kesepakatan Paris (Paris Agreement) yang menargetkan kenaikan suhu rata-rata bumi tetap berada di bawah dua derajat Celsius, bahkan diupayakan tidak melebihi 1,5 derajat dibandingkan masa praindustrialisasi.

Menurut Danny, peningkatan suhu bumi dipicu oleh akumulasi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia dan kegiatan ekonomi.

Jika tidak dikendalikan, dampaknya dapat mengubah ekosistem serta mengganggu kehidupan manusia, satwa, dan tumbuhan.

“Mitigasi dilakukan dengan dua cara, yaitu mengurangi emisi agar tidak terus bertambah dan menarik karbon yang sudah berada di atmosfer melalui berbagai upaya penyerapan karbon,” jelasnya.

Ia menambahkan, perubahan iklim merupakan persoalan global sehingga penanganannya harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha, maupun organisasi masyarakat sipil.

Danny juga menyoroti peluang ekonomi karbon yang dapat dimanfaatkan daerah maupun pelaku usaha yang berhasil menurunkan emisi.

Menurutnya, mekanisme tersebut dijalankan melalui sistem perdagangan karbon berbasis pasar (market-based mechanism), di mana pihak yang mampu menekan emisi berpotensi memperoleh insentif ekonomi.

“Jadi tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga ada peluang ekonomi melalui perdagangan karbon bagi pihak yang berhasil menurunkan emisi sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya.

Melalui lokakarya tersebut, para pemangku kepentingan diharapkan dapat menyusun langkah tindak lanjut yang konkret sehingga kolaborasi dalam pengendalian perubahan iklim di sektor perkebunan tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi berlanjut menjadi program nyata yang memberikan manfaat bagi lingkungan, masyarakat, dan perekonomian daerah.

Danny menegaskan, upaya menghadapi perubahan iklim tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

“Para stakeholder harus terlibat, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat. Karena dampak perubahan iklim akan dirasakan oleh kita semua apabila dibiarkan terus berlangsung,” tutupnya.

Wartawan: Kusma

Editor: leeya