Rapat paripurna terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025

sambaranews.com, BALIKPAPAN – Pandangan Fraksi NasDem DPRD Kota Balikpapan dalam rapat paripurna terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 kembali menegaskan kebutuhan mendesak akan fasilitas kesehatan di Balikpapan Timur. Anggota DPRD, Puryadi, yang membacakan pandangan umum fraksi pada Rabu (20/8/2025), menyebut pembangunan rumah sakit di kawasan timur kota harus menjadi prioritas nyata.
Ia mengingatkan bahwa perjuangan menghadirkan rumah sakit di wilayah tersebut sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Jarak yang cukup jauh menuju rumah sakit besar membuat pelayanan kesehatan bagi warga Balikpapan Timur sering terkendala.
“Rumah sakit di Balikpapan Timur harus segera terealisasi. Ini bukan sekadar program pembangunan, tetapi jawaban atas kebutuhan vital masyarakat,” ujar Puryadi.
Selain itu, Fraksi NasDem menilai proses perubahan APBD 2025 harus diletakkan dalam kerangka besar pembangunan yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Puryadi menyebut bahwa APBD perubahan bukan sekadar formalitas penggeseran angka anggaran, melainkan strategi penyesuaian atas perubahan ekonomi, capaian program, hingga kebutuhan prioritas.
“Perubahan APBD adalah cermin kemampuan daerah beradaptasi. Karena itu, setiap kebijakan anggaran harus dirancang dengan keterbukaan dan prinsip kehati-hatian,” jelasnya.
Fraksi NasDem juga menyampaikan beberapa catatan penting. Pertama, sektor pendapatan. Menurutnya, peluang dari pajak, retribusi, dan pengelolaan aset daerah masih bisa dikembangkan. Sektor ekonomi kreatif dinilai berpotensi besar dalam mendukung PAD jika didukung strategi tepat.
Kedua, belanja publik. Puryadi menekankan bahwa belanja daerah harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah kota diharapkan terus memprioritaskan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta perlindungan sosial, dengan tetap memperhatikan asas pemerataan.
Ketiga, terkait SILPA sebesar Rp113,26 miliar yang digunakan untuk tambahan pembiayaan. Fraksi NasDem menegaskan bahwa SILPA hendaknya tidak dijadikan sumber utama pembiayaan, melainkan cadangan darurat untuk kebutuhan mendesak.
“Momentum perubahan APBD 2025 ini hendaknya diarahkan untuk memperkuat sektor yang paling berdampak luas bagi masyarakat. Dengan partisipasi seluruh pihak, kita harapkan hasilnya benar-benar menyentuh kepentingan rakyat,” tutup Puryadi.
Dengan sikap ini, Fraksi NasDem berkomitmen mengawal setiap kebijakan anggaran agar tetap berpihak pada masyarakat luas, menjaga keseimbangan pembangunan, sekaligus menekan ketergantungan pada sumber pembiayaan yang tidak berkelanjutan. (ADV/DPRD Balikpapan)


Dukungan Baru untuk Damkar Kota Bangun, Tingkatkan Kecepatan Penanganan
Kepala Pos Damkarmatan Kota Bangun Sambut Positif Bantuan Sarana Penyelamatan
Damkar Tabang Ajak Petani Kurangi Pembakaran Lahan demi Lingkungan yang Lebih Aman
Akses Jalan Kayu Jadi Kendala, Damkarmatan Muara Muntai Nilai Viar Lebih Efisien Dibanding Komodo
Evaluasi Simulasi Damkar: Kekurangan Personel Jadi Catatan Utama
Damkarmatan Muara Muntai Diapresiasi atas Respons Cepat Tangani Pohon Tumbang di Area Sekolah
Pastikan Pemerintahan Desa Tetap Berjalan, Bupati Kukar Lantik Dua Kades Antarwaktu di Odah Etam
IPTU Erwan Tri Yunanto Resmi Pimpin Polsek Muara Ancalong, Kapolres Kutim Tekankan Penguatan Pelayanan Publik
Satpol PP Kukar Razia Administrasi Kependudukan di Sukarame dan Panji, 31 Warga Terjaring
Operasi Lilin 2025, Polres Kutim Fokus Stabilkan Harga Bapokting, Amankan 180 Gereja, dan Antisipasi Bencana