Gerindra Minta Pemerintah Balikpapan Optimalkan Pajak Daerah, Waspadai Tekanan APBD Akibat Penurunan Transfer Pusat

sambaranews.com, BALIKPAPAN – Fraksi Gerindra DPRD Kota Balikpapan memberikan dua catatan penting dalam pandangan umum Rancangan Perubahan APBD 2025. Di satu sisi, Gerindra mengapresiasi peningkatan target pendapatan asli daerah (PAD), namun di sisi lain mereka menyoroti turunnya dana transfer dari pemerintah pusat yang dinilai bisa membebani kas daerah.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kota Balikpapan, Siswanto Budi Utomo, saat rapat paripurna di Gedung Parkir Klandasan, Rabu (20/8/2025). Menurutnya, kenaikan target PAD sebesar Rp78,77 miliar atau 6,05 persen patut diapresiasi. “Sektor pajak daerah masih menjadi andalan utama, dan peningkatan ini membuktikan adanya progres positif dari strategi intensifikasi penerimaan,” ucapnya.

Selain itu, Fraksi Gerindra juga menggarisbawahi masuknya tambahan pendapatan dari sektor pertambangan, khususnya melalui bagi hasil IUPK mineral, logam, dan batubara sebesar Rp12,5 miliar. Siswanto menilai langkah tersebut sebagai bentuk diversifikasi pendapatan yang penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat.

Namun, Gerindra menekankan bahwa penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp47,57 miliar perlu diantisipasi secara serius. “Jika tidak segera ditangani, hal ini bisa menghambat pelaksanaan program prioritas pembangunan. Maka pemerintah perlu melakukan efisiensi belanja yang ketat,” jelasnya.

Fraksi Gerindra juga menyoroti kelemahan dalam pengelolaan penerimaan daerah, terutama terkait keterbatasan data objek pajak dan potensi kebocoran yang belum tertangani optimal. Oleh karena itu, mereka mendorong pemerintah untuk mempercepat digitalisasi sistem perpajakan daerah serta memperkuat pengawasan terhadap retribusi.

“Tidak kalah penting, aset daerah yang ada harus segera diidentifikasi ulang agar bisa dimanfaatkan secara lebih produktif. Ini bisa menjadi sumber PAD yang sah sekaligus berkelanjutan,” imbuh Siswanto.

Selain soal penerimaan, Gerindra juga menekankan pentingnya strategi penutup selisih anggaran akibat penurunan Dana Transfer Umum (DTU). Menurut fraksi ini, pemerintah harus tetap menjamin ketersediaan anggaran untuk program prioritas, mulai dari penanggulangan bencana, rehabilitasi infrastruktur, hingga kebutuhan dasar warga.

“Pemerintah kota perlu menyusun roadmap jelas mengenai integrasi sistem informasi pajak dan retribusi, serta pembaruan tata kelola aset produktif. Transparansi dalam hal ini juga sangat penting agar masyarakat ikut merasakan manfaatnya,” kata Siswanto.

Di akhir penyampaiannya, Gerindra menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program pemerintah. “Kami akan memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas fiskal kota,” pungkasnya. (ADV/DPRD Balikpapan)