Kukar Hadapi Ancaman Defisit Rp950 Miliar, RAKORDAL Soroti Kinerja OPD

sambaranews.com, Kutai Kartanegara — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan keuangan daerah pada Semester I tahun 2025. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) yang digelar Selasa, (22/07/25), Bupati Aulia Rahman Basri mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan dan belanja daerah baru mencapai kisaran 30 persen dari target yang ditetapkan.

Dipimpin langsung oleh Bupati Kukar, rapat strategis ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sunggono, Asisten I Akhmad Taufik Hidayat, Asisten II Ahyani Fadianur Diani, Kepala BPS Kukar, kepala OPD, camat se-Kukar, dan perwakilan instansi vertikal.

RAKORDAL dijadikan momen penting untuk menilai kemajuan pelaksanaan program pembangunan, mengevaluasi realisasi anggaran, dan merumuskan langkah percepatan kinerja serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025.

Dalam laporannya, Sekda Sunggono menyoroti ketidakhadiran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam forum penting ini. Beberapa OPD seperti Dinas Pendidikan, Satpol PP, Dinas Koperasi dan UKM, serta Disperindag tidak hadir tanpa keterangan resmi.

“Kami mulai mencatat siapa yang hadir dan tidak hadir. Ini akan menjadi bahan evaluasi, terutama saat kegiatan yang melibatkan DPRD atau lintas sektor,” tegas Sunggono dalam arahannya.

Lebih lanjut, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kukar menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah pada triwulan I 2025 hanya mencapai 2,17 persen. Angka ini turun drastis dari capaian triwulan I tahun sebelumnya yang sebesar 8,04 persen, bahkan menurun -3,13 persen dibandingkan triwulan IV 2024. Struktur ekonomi Kukar masih sangat bergantung pada sektor primer, seperti pertambangan dan pertanian, yang mendominasi hingga 77,04 persen dari total PDRB.

Dalam arahannya, Bupati Aulia Rahman secara tegas menyampaikan bahwa pemerintah menghadapi potensi defisit hingga Rp950 miliar akibat berbagai hambatan fiskal.

“Kita harus jujur. Saat ini, kita menghadapi potensi defisit hingga Rp950 miliar. Tapi saya pastikan, belanja publik dan janji politik tetap akan berjalan,” tegas Aulia.

Ia menekankan perlunya penyesuaian rencana belanja OPD dengan memperhatikan asumsi pendapatan terbaru. Selain efisiensi, penghematan selektif harus dilakukan tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.

“Langkah penghematan harus berdampak dan tepat sasaran. Jangan sampai masyarakat dirugikan,” ujarnya.

Untuk mengatasi tantangan fiskal, Pemkab Kukar akan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor retribusi daerah, pendapatan bagi hasil, dan potensi ekspor komoditas lokal. Bupati Aulia juga menyoroti pentingnya peningkatan sektor pariwisata dan perdagangan.

“Orang harus datang ke Kukar, dan barang dari Kukar harus bisa keluar,” tandasnya.

Aulia menargetkan PAD Kukar kembali menembus angka di atas Rp1 triliun, setelah sebelumnya turun ke sekitar Rp500 miliar. Ia juga menginstruksikan OPD untuk mengutamakan program berbasis kebijakan prioritas, seperti dedikasi, SPM, pengendalian inflasi, bantuan sosial, dan pokok-pokok pikiran DPRD.

Sebagai langkah penegakan budaya kerja berbasis hasil, ia memerintahkan Sekda menyusun skema penghargaan dan sanksi yang berbasis capaian kinerja dan terkait langsung dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Yang capai target harus diberi penghargaan. Yang gagal, harus diberi sanksi. Kita butuh budaya kinerja yang sehat dan objektif,” ujar Aulia menutup arahannya.

RAKORDAL Semester I 2025 ditutup dengan seruan agar seluruh elemen birokrasi Kukar memperkuat kolaborasi dan komitmen untuk mempercepat pembangunan daerah. (vn)