Pemdes Muara Siran Genjot Pembangunan Infrastruktur Demi Tingkatkan Layanan Warga

Sambaranews.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Desa Muara Siran, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), terus mempercepat pembangunan infrastruktur demi menunjang kualitas hidup masyarakat. Fokus utama Pemdes saat ini adalah perbaikan infrastruktur dasar dan penguatan layanan publik, yang dinilai sangat mendesak di tengah kondisi geografis desa yang cukup menantang.

Desa Muara Siran memiliki karakteristik geografis yang khas. Dari total luas wilayah sekitar 42.201 hektare, hampir 80 persen merupakan hutan rawa sekunder dan wilayah yang dilintasi sungai-sungai kecil. Keadaan ini menyebabkan banyak titik di desa tersebut tergenang air, sehingga menyulitkan akses dan mobilitas masyarakat.

Kepala Desa Muara Siran, Ishan Mashor, mengatakan bahwa pihaknya memprioritaskan pembangunan semenisasi jembatan dan peningkatan sarana air bersih sebagai agenda utama pada tahun anggaran 2025. Infrastruktur tersebut dianggap penting karena berpengaruh langsung terhadap aktivitas harian masyarakat.

“Kami fokus pada semenisasi jembatan dan jalan jembatan. Saat ini juga sedang membangun MCK serta mendirikan pendopo di area kuburan,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (8/5/2025).

Di tengah keterbatasan, Pemdes juga memberikan perhatian besar pada layanan air bersih. Menurut Ishan, saat ini pengelolaan air bersih sudah dialihkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar pelayanan lebih efektif dan berkelanjutan.

“Sekarang tinggal tahap penyempurnaan. Kami harap BUMDes bisa mengelola ini dengan optimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Selain pembangunan fisik, sektor pemberdayaan ekonomi juga menjadi fokus. Pemerintah desa mengusulkan pengadaan perahu dan kawat tempirai untuk mendukung nelayan setempat. Pasalnya, banyak warga menggantungkan hidup dari sektor perikanan, dan dukungan ini diharapkan mampu meningkatkan hasil tangkapan.

Program sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga masih digulirkan untuk membantu warga kurang mampu agar tetap memiliki daya beli di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

Namun, Ishan mengakui bahwa keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama. Pembangunan jembatan, misalnya, memerlukan anggaran di atas Rp200 juta. Jika anggaran melebihi batas tersebut, maka harus melalui proses lelang di tingkat kabupaten, yang tentu memakan waktu lebih lama.

“Kalau anggarannya lebih dari Rp200 juta, maka prosesnya harus dilelang di tingkat kabupaten. Sementara dana desa kami terbatas,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan akses jalan antar desa yang hingga kini belum terealisasi. Jalan penghubung yang layak akan mendukung aktivitas masyarakat, membuka potensi wisata, dan mempercepat perputaran ekonomi lokal.

“Kami berharap pembangunan ini segera mendapat tindak lanjut. Jalan yang baik akan mempercepat aktivitas warga dan membuka peluang ekonomi baru,” pungkas Ishan. (Adv/Diskominfo Kukar)