Gantikan IDM, Indeks Desa Jadi Alat Ukur Baru Pembangunan di Kukar

Sambaranews.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mendorong pemutakhiran dan akurasi data pembangunan desa melalui penerapan Indeks Desa (ID), sistem pengukuran baru yang menggantikan Indeks Desa Membangun (IDM).

Pergantian ini ditetapkan melalui Permendesa Nomor 9 Tahun 2024 sebagai bagian dari upaya menghadirkan potret desa yang lebih utuh dan berbasis kondisi riil di lapangan.

Indeks Desa (ID) dirancang untuk membaca kondisi desa secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari sisi infrastruktur atau layanan dasar, tetapi juga aspek ketahanan sosial, ekonomi, hingga lingkungan.

Sistem ini menggunakan pendekatan digital, di mana pemerintah desa menginput data secara langsung, kemudian dianalisis untuk menentukan status desa secara objektif.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara, Arianto, menyebutkan bahwa pembaruan ini membawa sistem pengukuran yang lebih tajam dan modern.

“Perbedaan paling menonjol dari ID adalah indikator yang lebih beragam dan penggunaan teknologi untuk membaca data secara real-time,” kata Arianto saat ditemui pada Jumaat (2/5/25).

Berbeda dari IDM, sistem ID tidak hanya mengukur aspek infrastruktur dan layanan dasar, tetapi juga menyentuh dimensi ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Pemerintah desa menginput data secara langsung, yang kemudian diproses untuk menghasilkan status desa secara objektif berdasarkan variabel yang lebih kompleks.

“Dengan indikator yang lebih detail, kita bisa lebih cepat memetakan kekuatan dan kelemahan setiap desa. Ini memudahkan perencanaan intervensi yang lebih tepat sasaran,” lanjutnya.

Dari 237 desa yang ada di Kukar, tercatat 87 desa telah berstatus mandiri sepanjang 2024.

Sementara 24 desa berada dalam kategori berkembang, sisanya masih dalam proses menuju kemajuan.

Pemerintah daerah pun terus mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk peran pemerintah Supra Desa, untuk mempercepat kemajuan seluruh wilayah.

“Kita ingin pastikan tidak ada lagi program pembangunan yang meleset sasaran hanya karena datanya tidak akurat,” tandasnya. (Adv/DPMD KUKAR/Ak)