Rakordal Semester I Kukar Soroti Ketidakhadiran Kepala OPD

sambaranews.com, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Koordinasi dan Pengendalian (Rakordal) Semester I Tahun 2025 dengan tujuan mengevaluasi capaian kinerja program serta realisasi anggaran selama enam bulan pertama. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana yang cukup kritis pada Kamis (25/7/2025), menyusul sorotan terhadap ketidakhadiran sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam forum resmi tersebut.

Dalam sambutannya, pejabat mewakili Pemerintah Kabupaten Kukar mengungkapkan keprihatinan atas laporan absensi yang menjadi perhatian penting. “Atas izin Pak Bupati, saya menyampaikan bahwa dari 58 OPD, terdapat beberapa kepala dinas yang tidak hadir tanpa keterangan jelas,” ungkapnya.

Dinas-dinas yang tercatat tidak hadir dan tidak mengirim perwakilan antara lain Dinas Pendidikan, Satpol PP, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selain itu, Camat Marangkayu juga tidak hadir dan tidak diwakili oleh sekretaris kecamatan. “Ini penting menjadi catatan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, apalagi jika berkaitan langsung dengan agenda DPRD,” tegasnya.

Rakordal dibagi menjadi empat sesi utama, diawali dengan paparan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyajikan data pertumbuhan ekonomi Kukar. Berdasarkan laporan tersebut, pada triwulan I tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kukar hanya mencapai 2,17%, menurun signifikan dari 8,04% pada triwulan I tahun 2024. Dibandingkan triwulan IV 2024, ekonomi Kukar bahkan mengalami kontraksi sebesar -3,13%.

Sektor primer tetap mendominasi struktur perekonomian Kukar dengan kontribusi mencapai 77,04%. Namun, dalam lingkup Provinsi Kalimantan Timur, Kukar berada di peringkat ke-6 dari 10 kabupaten/kota dalam hal laju pertumbuhan ekonomi.

Sesi kedua dan ketiga berfokus pada evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) semester I serta pemaparan progres pendapatan dan belanja oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dari hasil evaluasi tersebut, realisasi pendapatan dan belanja daerah masih berada di sekitar angka 30%, yang dinilai belum memadai mengingat waktu yang telah berjalan setengah tahun.

Sekretaris Daerah Kukar menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai dinamika daerah, termasuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Meski begitu, Pemkab tetap berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan program dengan penyesuaian pada perubahan APBD.

“Saat ini kita mengalami efisiensi atau defisit anggaran sebesar Rp950 miliar, namun kebutuhan masyarakat dan janji politik tetap akan kita prioritaskan,” ujar Sekda.

Mengakhiri kegiatan, Bupati Kutai Kartanegara memberikan arahan kepada seluruh OPD untuk lebih proaktif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kita tidak bisa selamanya bergantung pada Dana Bagi Hasil. Harus ada upaya konkret meningkatkan retribusi, ekspor, dan geliat pariwisata lokal,” tegasnya.

Pemkab Kukar menetapkan target PAD kembali di atas Rp1 triliun dan bertekad mengoptimalkan potensi ekonomi lokal di sektor-sektor strategis, sebagai langkah menuju kemandirian fiskal yang berkelanjutan. (vn)