Gratispol Ringankan Biaya Kuliah, Ribuan Mahasiswa Universitas Mulia Terbantu

Balikpapan, Sambaranews.com — Program pendidikan gratis melalui skema Gratispol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinilai mampu meringankan beban biaya kuliah ribuan mahasiswa di berbagai perguruan tinggi, termasuk Universitas Mulia Balikpapan.

Ketua Satgas Gratispol Universitas Mulia, Sumardi, mengatakan program tersebut memberikan dampak besar terhadap keberlangsungan pendidikan mahasiswa, terutama dalam menekan angka mahasiswa cuti hingga putus kuliah akibat kendala ekonomi.

“Program Gratispol ini sangat membantu mahasiswa. Sebelum ada program ini, cukup banyak mahasiswa yang terpaksa cuti bahkan tidak melanjutkan kuliah karena masalah biaya,” ujarnya saat diwawancarai, Rabu (13/5/2026).

Ia menyebut, pada tahun akademik 2025 jumlah mahasiswa Universitas Mulia yang diusulkan sebagai penerima bantuan mencapai sekitar 1.500 orang. Jumlah tersebut meningkat dibanding kuota sebelumnya yang berada di kisaran 1.200 mahasiswa.

Menurutnya, penerima bantuan wajib memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya telah berdomisili di Kalimantan Timur minimal selama tiga tahun. Selain itu, terdapat ketentuan batas usia penerima sesuai jenjang pendidikan.

“Untuk program S1 usia maksimal 25 tahun. Sedangkan S2 dan S3 umumnya maksimal 35 tahun. Khusus dosen atau tenaga pendidik ada toleransi usia hingga 40 sampai 45 tahun,” jelasnya.

Selain mahasiswa reguler, program Gratispol juga memberikan perhatian khusus kepada tenaga pendidik dan guru yang ingin melanjutkan studi ke jenjang magister maupun doktoral.

Besaran bantuan yang diterima mahasiswa disesuaikan dengan nominal Uang Kuliah Tunggal (UKT) masing-masing program studi. Untuk program studi umum seperti ekonomi, hukum, dan komunikasi, bantuan rata-rata mencapai Rp5 juta per semester.

Sementara itu, mahasiswa program farmasi memperoleh bantuan sekitar Rp7,5 juta per semester. Adapun mahasiswa kedokteran mendapat bantuan hingga Rp15 juta per semester dan program spesialis mencapai Rp20 juta per semester.

“Pembiayaan diberikan hingga delapan semester atau sampai mahasiswa menyelesaikan studi sesuai masa kuliah normal,” katanya.

Meski pelaksanaan program dinilai berjalan baik, pihak kampus masih menemukan kendala administratif, terutama mahasiswa yang belum melengkapi data pada sistem pendaftaran daring Gratispol.

“Kami masih menemukan ada mahasiswa yang belum mengisi data di website. Padahal usulan dari kampus sudah masuk. Kalau data tidak dilengkapi, dana harus dikembalikan karena tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam proses pencairan,” ungkapnya.

Pihak kampus, lanjut Sumardi, terus melakukan pendampingan kepada mahasiswa penerima bantuan agar tetap aktif mengikuti perkuliahan serta segera melapor jika mengalami kendala akademik maupun administrasi.

“Kalau mahasiswa tiba-tiba tidak aktif tanpa laporan, itu yang menyulitkan. Tapi selama masih ada komunikasi dan masih dalam batas toleransi, biasanya masih bisa dibantu,” tambahnya.

Ia juga menilai pengelolaan anggaran program Gratispol kini semakin tertata dibanding awal pelaksanaan. Bahkan, pemerintah daerah disebut telah menyiapkan alokasi anggaran untuk tahun berikutnya.

“Sekarang penganggarannya sudah lebih jelas dan lebih ketat. Sangat disayangkan kalau mahasiswa tidak melakukan registrasi karena dana akhirnya harus kembali ke negara,” pungkasnya.

Wartawan: Kusma

Editor: leeya