Pemkab Kukar Matangkan Arah Pembangunan 2027 Lewat Musrenbang

Tenggarong, Sambaranews.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten, Senin (20/4/2026), di Aula Bappeda, Komplek Kantor Bupati Kukar. Forum ini menjadi tahapan strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2027.

Musrenbang ini bertujuan menghimpun dan menyelaraskan usulan pembangunan dari tingkat desa, kelurahan, hingga kecamatan agar terintegrasi dalam perencanaan di tingkat kabupaten.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa Musrenbang kali ini menitikberatkan pada sinkronisasi antara dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan kondisi riil di lapangan.

“Seluruh usulan dari desa hingga kecamatan kita elaborasi dan satukan di tingkat kabupaten, agar arah pembangunan lebih tepat sasaran,” ujarnya usai kegiatan.

Ia menjelaskan, hasil Musrenbang akan dituangkan dalam dokumen RKPD 2027 sebelum dibahas bersama DPRD dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Dalam forum tersebut, Pemkab Kukar juga memaparkan kerangka kebijakan pembangunan daerah sebagai acuan pelaksanaan program tahun mendatang. Berbagai masukan dari peserta telah dirangkum dan disepakati dalam berita acara.

“Tanggapan peserta sangat positif, dan seluruh masukan sudah kita formulasikan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan,” tambahnya.

Terkait infrastruktur, Aulia menegaskan pelaksanaannya akan tetap mengacu pada kebijakan yang terarah dan terstruktur, bukan berdasarkan kepentingan wilayah tertentu.

Ia menyebut salah satu prioritas utama adalah meningkatkan konektivitas antar kecamatan, mengingat masih terdapat dua kecamatan yang belum terhubung secara optimal.

“Konektivitas antar ibu kota kecamatan harus terwujud. Ini penting untuk pemerataan pembangunan,” jelasnya.

Selain itu, pembangunan jalan juga difokuskan untuk mendukung distribusi hasil produksi masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan peternakan, agar akses menuju pasar lebih mudah.

Pemkab Kukar juga memprioritaskan peningkatan akses menuju fasilitas pelayanan publik, seperti puskesmas, sekolah, dan tempat ibadah, serta pembangunan jalan lingkungan di kawasan permukiman.

Di sisi lain, pemerintah daerah berkomitmen menuntaskan ruas jalan yang belum selesai dan memastikan konektivitas jalan desa ke jalan poros dapat berfungsi optimal.

Aulia menegaskan, dengan adanya kerangka kebijakan yang jelas, pembangunan tidak lagi didasarkan pada perdebatan wilayah, melainkan pada konsistensi pelaksanaan program.

“Kita ingin pembangunan berjalan berdasarkan kebijakan yang sudah ditetapkan, bukan lagi perdebatan wilayah,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran media dalam mendukung pembangunan daerah melalui konsep pentahelix yang melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media.

“Media memiliki peran penting dalam melakukan monitoring dan evaluasi, agar program pembangunan benar-benar berjalan sesuai rencana,” pungkasnya.

Wartawan: Kusma

Editor: leeya