Verifikasi 40 Ribu Lebih UMKM Kukar, Diskop-UKM Benahi Basis Data untuk Program Tepat Sasaran

Tenggarong, Sambaranews.com — Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara (Diskop-UKM Kukar) tengah memverifikasi ulang data 40.776 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tersebar di seluruh wilayah Kukar.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pemberdayaan yang tepat sasaran.

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro (PUM) Diskop-UKM Kukar, Santi Efgendi, menjelaskan bahwa data sekitar 40 ribu UMKM tersebut merupakan data awal sebelum dirinya menjabat dan bukan data politis. Data itu diminta langsung oleh Bupati sebagai pijakan dalam merancang program berbasis kondisi riil di lapangan.

“Data awal yang kami pegang sekitar 40 ribu UMKM. Tapi ini belum final karena masih dalam proses validasi. Kami ingin memastikan apakah pelaku usahanya masih aktif, musiman, atau sudah tidak berjalan,” ujar Santi dalam jumpa pers di Tenggarong, Sabtu (14/2/2026).

Proses pemutakhiran data telah berlangsung sejak Juni 2025 dengan metode verifikasi lapangan berbasis by name by address. Pendataan dilakukan untuk memastikan identitas, status usaha, hingga kondisi terkini pelaku UMKM di seluruh kecamatan.

Hingga saat ini, pembaruan telah menjangkau 40.745 pelaku usaha, 40.761 unit usaha kecil dan menengah (UKM), serta 40.780 kelompok usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Namun, angka tersebut bersifat dinamis dan masih dapat berubah seiring evaluasi berkala.

“Data 40.700-an itu bisa naik atau turun karena terus kami evaluasi per bulan dan dua bulan,” tegasnya.

Dalam pelaksanaannya, verifikasi dilakukan oleh tim Tenaga Ahli (TA) yang telah bertugas sekitar enam bulan terakhir dan ditempatkan di sejumlah kecamatan. Karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, satu hingga dua tenaga ahli harus menangani dua sampai tiga kecamatan sekaligus.

“Penambahan tenaga ahli belum bisa dilakukan. Untuk sementara, kami maksimalkan personel yang ada,” jelas Santi.

Sejauh ini, sekitar 1.000 data UMKM telah berhasil diperbarui secara detail. Khusus di Kecamatan Tenggarong, tercatat sekitar 4.300 UMKM masih dalam tahap verifikasi lanjutan.

Dalam pembaruan kali ini, Diskop-UKM Kukar menambahkan dua komponen penting dalam sistem pendataan, yakni data pendapatan UMKM serta titik koordinat lokasi usaha.

Pendataan pendapatan bertujuan untuk mengukur kapasitas ekonomi pelaku usaha, sementara pencatatan titik koordinat akan memudahkan pemetaan UMKM secara digital dan real time.

“Kalau ada yang bertanya UMKM tertentu ada di mana, sekarang bisa langsung kita lihat di sistem. Ini penting agar program tidak salah sasaran,” katanya.

Santi mengakui saat ini pihaknya belum memprioritaskan pendataan detail terkait kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau sertifikasi halal secara menyeluruh.

Pada semester sebelumnya, Diskop-UKM Kukar lebih fokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha. Program tersebut meliputi pelatihan manajemen usaha, pengelolaan keuangan, perhitungan harga pokok produksi (HPP), hingga digital marketing.

“Kalau dasar usahanya belum kuat, meskipun sudah punya NIB atau sertifikat halal, tetap berpotensi tutup. Jadi kami perkuat dulu fondasinya,” ujarnya.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap mendorong percepatan sertifikasi halal, terutama untuk sektor kuliner yang saat ini menjadi bidang usaha paling dominan di Kukar, khususnya di Tenggarong.

Santi menyebut, pascapandemi COVID-19 justru terjadi pertumbuhan signifikan UMKM baru, terutama di sektor kuliner dan minuman.

“Enam bulan setelah COVID-19, banyak usaha baru bermunculan. Pertumbuhannya cukup baik sampai sekarang,” tambahnya.

Terkait kemungkinan penataan zonasi usaha maupun seleksi program tertentu, Santi menegaskan belum ada pendaftaran atau kebijakan yang diberlakukan. Meski anggaran tersedia, pihaknya masih menyusun konsep secara matang agar kebijakan yang diambil adil dan tidak menimbulkan polemik.

Untuk sementara, Diskop-UKM Kukar juga belum menyalurkan bantuan langsung kepada UMKM. Fokus utama saat ini adalah validasi data serta pendampingan usaha melalui tim TA di lapangan.

“Fokus utama sekarang adalah memastikan berapa UMKM yang benar-benar aktif dan siap berkembang. Kalau datanya sudah rapi dan valid, baru kita bisa bicara program lanjutan,” pungkasnya.

Waratwan: Kusma

Editor: leeya