KUTAI TIMUR – Perlindungan terhadap tenaga pendidik non-ASN menjadi salah satu perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur.
Dinas tersebut mengalokasikan anggaran untuk memberikan perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi guru dan tenaga kependidikan non-ASN.
Kepala Disdikbud Kutai Timur, Mulyono, mengatakan perlindungan tenaga pendidik tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut jaminan selama mereka menjalankan pekerjaan.
Menurutnya, keberadaan perlindungan ketenagakerjaan menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap tenaga pendidikan yang belum berstatus ASN.
“Di Dinas Pendidikan itu juga menganggarkan Jamsostek ketenagakerjaan untuk guru-guru non-ASN. Tenaga pendidikan kita, itu kita anggarkan,” kata Mulyono.
Ia menjelaskan, untuk persoalan perlindungan hukum, tenaga pendidik memiliki wadah organisasi profesi melalui Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Organisasi tersebut dapat menjadi tempat untuk menjembatani persoalan yang dihadapi guru.
Mulyono menyebutkan, PGRI memiliki kelengkapan organisasi, termasuk lembaga bantuan hukum yang dapat memberikan pendampingan ketika tenaga pendidik menghadapi persoalan hukum.
“Kalau perlindungan terhadap hukumnya, kita punya namanya PGRI. Di sanalah wadahnya untuk menjembatani itu,” jelasnya.
Melalui dukungan jaminan ketenagakerjaan dan keberadaan organisasi profesi, Disdikbud berharap tenaga pendidik memperoleh perlindungan dalam menjalankan tugasnya.(AdvKominfo)

