Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto. (foto: Kusma/Sambaranews.com)
TENGGARONG, SAMBARANEWS.COM, – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mematangkan penyaluran anggaran Rp50 juta untuk setiap Rukun Tetangga (RT). Saat ini, proposal penggunaan dana yang diajukan masing-masing RT masih dalam proses verifikasi di tingkat kecamatan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menjelaskan anggaran tersebut merupakan bagian dari program Rp150 juta per RT setiap tahun. Penyalurannya dibagi menjadi tiga tahap, dengan alokasi Rp50 juta untuk setiap periode empat bulan.
Memasuki penghujung 2026, pemerintah memfokuskan penyaluran pada periode ketiga. Pelaksanaannya turut mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta sisa waktu yang tersedia hingga akhir tahun.
Arianto mengatakan, setelah proses verifikasi proposal selesai, tahapan selanjutnya adalah penandatanganan kontrak antara pihak kecamatan dan pengurus RT. Pemerintah berharap anggaran tersebut dapat disalurkan dalam waktu dekat.
“Sekarang para RT sudah menyusun proposal dan menunggu verifikasi kecamatan. Kalau sudah selesai, nanti akan dibuat kontrak antara kecamatan dan desa. Mudah-mudahan minggu depan atau beberapa hari lagi sudah bisa direalisasikan,” kata Arianto, Sabtu (21/11/2026).
Salah satu pemanfaatan anggaran pada periode ketiga yang menjadi perhatian adalah penyediaan fasilitas internet gratis. Program tersebut diarahkan untuk mendukung aktivitas administrasi dan pelayanan masyarakat di tingkat RT.
Arianto menegaskan, dana tidak langsung ditransfer setelah proposal diajukan. Setiap usulan harus melalui proses pemeriksaan hingga seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan kontrak ditandatangani.
“Kalau sudah final dan semuanya siap, baru kita transfer dananya ke RT. Sekarang prosesnya sudah sampai di kecamatan dan sedang diverifikasi,” ujarnya.
Untuk penyediaan internet, pemerintah akan menyesuaikan fasilitas dengan kondisi jaringan di masing-masing wilayah. RT di kawasan perkotaan dapat memanfaatkan jaringan Wi-Fi, sedangkan wilayah yang belum terjangkau jaringan konvensional atau masuk kategori blank spot dapat menggunakan perangkat internet satelit seperti Starlink.
Melalui program tersebut, pemerintah berharap akses internet dapat menjangkau RT di berbagai wilayah Kukar. Ketersediaan jaringan ini diharapkan turut menunjang kelancaran administrasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (*)
Wartawan: Kusma

