Reformasi Tata Kelola Disabilitas: Bupati Kutim Tunjuk Dinas Pengampu untuk Pembinaan yang Berkelanjutan

KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadikan peringatan Hari Disabilitas Internasional sebagai momentum untuk mereformasi total tata kelola pembinaan penyandang disabilitas. B

upati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, secara tegas menyatakan bahwa tanggung jawab pembinaan kaum difabel tidak boleh lagi hanya bergantung pada inisiatif dan upaya mandiri para guru Sekolah Luar Biasa (SLB), melainkan harus diambil alih dan dilaksanakan secara sistematis oleh perangkat daerah.

Bupati Ardiansyah menginstruksikan tiga dinas teknis untuk bersinergi dan menjadi dinas pengampu utama, yaitu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Sosial (Dinsos), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).

Penunjukan ini krusial untuk memastikan program inklusi memiliki payung anggaran yang berkelanjutan dan terstruktur di tingkat kabupaten. Dengan penanggung jawab anggaran yang pasti, kegiatan bagi penyandang disabilitas akan bertransformasi dari sekadar acara seremonial tahunan menjadi program yang terencana dan terukur.

Selain perbaikan aspek manajerial dan fiskal, Bupati juga menyoroti pentingnya penghapusan stigma negatif di masyarakat. Ia menekankan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang setara untuk berkembang dan berpartisipasi, sehingga masyarakat wajib memberikan ruang, kesempatan, dan perlakuan yang setara kepada mereka. (ADV)