Disdikbud Kutim Pertahankan Nominal Honor Guru Honorer di 2026: Skema Zonasi Tetap Jadi Penjamin Keadilan

KUTIM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur memastikan bahwa sistem pembayaran honorarium berbasis zonasi bagi guru honorer non-ASN akan tetap diterapkan pada tahun anggaran 2026, dengan besaran nominal yang sama dengan tahun sebelumnya.

Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menjelaskan bahwa kebijakan mempertahankan nominal honor ini didasarkan pada dua pertimbangan: belum adanya arahan resmi dari pemerintah pusat untuk penyesuaian honor, serta upaya realistis untuk menjamin keberlanjutan pembayaran bagi lebih dari tiga ribu guru honorer.

Skema zonasi ini, yang membagi Kutim menjadi tujuh zona, bertujuan menciptakan keadilan dengan memberikan honor yang proporsional berkisar antara Rp1.275.000 hingga Rp2.700.000—tergantung tingkat kesulitan dan lokasi penugasan di wilayah terpencil.

Meskipun belum ada kenaikan, Mulyono menegaskan bahwa hak-hak guru honorer tidak akan dikurangi, dan Disdikbud akan terus mengakui peran vital mereka. Pihaknya berjanji akan mengupayakan peningkatan honorarium di masa depan jika kondisi anggaran daerah memungkinkan. (ADV)