
Rapat paripurna terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025
sambaranews.com, BALIKPAPAN – Pandangan Fraksi NasDem DPRD Kota Balikpapan dalam rapat paripurna terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 kembali menegaskan kebutuhan mendesak akan fasilitas kesehatan di Balikpapan Timur. Anggota DPRD, Puryadi, yang membacakan pandangan umum fraksi pada Rabu (20/8/2025), menyebut pembangunan rumah sakit di kawasan timur kota harus menjadi prioritas nyata.
Ia mengingatkan bahwa perjuangan menghadirkan rumah sakit di wilayah tersebut sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Jarak yang cukup jauh menuju rumah sakit besar membuat pelayanan kesehatan bagi warga Balikpapan Timur sering terkendala.
“Rumah sakit di Balikpapan Timur harus segera terealisasi. Ini bukan sekadar program pembangunan, tetapi jawaban atas kebutuhan vital masyarakat,” ujar Puryadi.
Selain itu, Fraksi NasDem menilai proses perubahan APBD 2025 harus diletakkan dalam kerangka besar pembangunan yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Puryadi menyebut bahwa APBD perubahan bukan sekadar formalitas penggeseran angka anggaran, melainkan strategi penyesuaian atas perubahan ekonomi, capaian program, hingga kebutuhan prioritas.
“Perubahan APBD adalah cermin kemampuan daerah beradaptasi. Karena itu, setiap kebijakan anggaran harus dirancang dengan keterbukaan dan prinsip kehati-hatian,” jelasnya.
Fraksi NasDem juga menyampaikan beberapa catatan penting. Pertama, sektor pendapatan. Menurutnya, peluang dari pajak, retribusi, dan pengelolaan aset daerah masih bisa dikembangkan. Sektor ekonomi kreatif dinilai berpotensi besar dalam mendukung PAD jika didukung strategi tepat.
Kedua, belanja publik. Puryadi menekankan bahwa belanja daerah harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah kota diharapkan terus memprioritaskan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta perlindungan sosial, dengan tetap memperhatikan asas pemerataan.
Ketiga, terkait SILPA sebesar Rp113,26 miliar yang digunakan untuk tambahan pembiayaan. Fraksi NasDem menegaskan bahwa SILPA hendaknya tidak dijadikan sumber utama pembiayaan, melainkan cadangan darurat untuk kebutuhan mendesak.
“Momentum perubahan APBD 2025 ini hendaknya diarahkan untuk memperkuat sektor yang paling berdampak luas bagi masyarakat. Dengan partisipasi seluruh pihak, kita harapkan hasilnya benar-benar menyentuh kepentingan rakyat,” tutup Puryadi.
Dengan sikap ini, Fraksi NasDem berkomitmen mengawal setiap kebijakan anggaran agar tetap berpihak pada masyarakat luas, menjaga keseimbangan pembangunan, sekaligus menekan ketergantungan pada sumber pembiayaan yang tidak berkelanjutan. (ADV/DPRD Balikpapan)