Pengelolaan LPG dan Angkutan Sawit Jadi Sumber Penguatan Ekonomi BUMDes Kahala Ilir

Sambaranews.com, KUTAI KARTANEGARA – Upaya memperkuat ekonomi berbasis desa terus dilakukan Pemerintah Desa Kahala Ilir, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sejak dibentuk pada tahun 2015, BUMDes Kahala Ilir menjalankan dua unit usaha utama yang kini menjadi sumber pemasukan desa, yaitu distribusi gas elpiji (LPG) dan jasa angkutan hasil panen sawit.

Kepala Desa Kahala Ilir, Mahlan, mengungkapkan bahwa pengembangan usaha BUMDes dilakukan secara bertahap dan tidak terburu-buru, menyesuaikan kondisi modal awal yang terbatas.

“BUMDes kita ini sudah berjalan dari tahun 2015. Jadi kira-kira sudah sembilan sampai sepuluh tahun,” ucapnya, Rabu (1/10/2025).

Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) saat ini mencapai sekitar Rp11 juta. Meski angka tersebut dicapai perlahan, Mahlan menilai hal tersebut menunjukkan efektivitas pengelolaan usaha yang berkelanjutan.

“Sekarang sudah sampai 11 juta untuk PAD. Itu didapat pelan-pelan karena modal awalnya dulu juga kecil,” jelasnya.

BUMDes yang ada di Kahala Ilir mengelola distribusi LPG yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, sementara jasa angkutan sawit memberikan kemudahan bagi petani lokal untuk memasarkan hasil panennya.

Selain itu, layanan angkutan CPO juga menjadi perluasan usaha yang telah dijalankan.

“Hanya dua kegiatan saja, LPG dan pengangkutan sawit,” terang Mahlan.

Terkait kehadiran Koperasi Merah Putih, Mahlan memastikan bahwa koordinasi sudah dilakukan sehingga tidak ada tumpang tindih peran antar lembaga.

“Tidak akan tumpang tindih. Kita sudah atur di anggaran koordinasi dan sudah dibicarakan kemarin,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kukar, Arianto, menilai keberadaan BUMDes menjadi instrumen penting dalam membangun kemandirian ekonomi desa.

BUMDes dinilai mampu memperkuat struktur pendapatan desa sekaligus menciptakan kesempatan usaha bagi warga.

Menurutnya, pengelolaan BUMDes harus tetap transparan agar kepercayaan publik terjaga. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM pengelola agar mampu membawa BUMDes berkembang lebih adaptif terhadap peluang usaha baru.

DPMPD juga terus mendorong desa agar memetakan potensi lokal sehingga BUMDes tidak hanya bertumpu pada satu jenis usaha saja, melainkan mampu mengembangkan lini usaha yang relevan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat.

“BUMDes adalah ujung tombak ekonomi desa. Kami berharap seluruh BUMDes di Kutai Kartanegara terus berkreasi, menjaga transparansi, dan memperkuat sinergi dengan pemerintah desa serta masyarakat.” pungkasnya. (Adv/DPMD KUKAR/Ak)