Komisi II DPRD Balikpapan Dorong Perempuan UMKM Dapatkan Akses Modal Lebih Fleksibel

sambaranews.com, BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Kota Balikpapan kembali menegaskan pentingnya akses permodalan yang lebih mudah bagi pelaku UMKM, khususnya perempuan. Hal ini disampaikan anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Balikpapan Utara, Japar Sidik, dalam pernyataannya pada Jumat (22/8/2025).

Menurut Japar, perempuan telah lama menjadi penggerak ekonomi di Balikpapan. Mereka mengelola berbagai usaha, mulai dari kuliner, kerajinan, hingga fashion. Namun, keterbatasan modal membuat perkembangan usaha sering terhambat.

“Mayoritas pelaku UMKM adalah perempuan. Mereka punya tekad besar untuk membangun usaha, hanya saja hambatan permodalan masih menjadi masalah klasik,” jelasnya.

Ia menyebut, peran lembaga keuangan menjadi faktor penentu. Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus terus disempurnakan agar benar-benar bisa menyasar pelaku UMKM dengan prosedur sederhana dan bunga yang terjangkau.

“Kami mengusulkan agar bank bisa memberikan layanan yang lebih ramah UMKM. Misalnya, dengan membuka weekend banking, sehingga mereka tetap bisa mengakses layanan permodalan meski sibuk berjualan di hari kerja,” tegasnya.

Selain itu, Japar menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Pemerintah kota, bank, serta komunitas UMKM perlu bahu membahu menyediakan pendampingan usaha. Ia menilai banyak pelaku UMKM masih belum paham bagaimana mengatur keuangan, mengakses teknologi digital, dan memperluas pasar.

“Pendampingan ini harus berkelanjutan. Modal tanpa literasi keuangan akan cepat habis. Jadi, pelatihan pengelolaan usaha, pemasaran digital, sampai pengembangan jaringan harus terus ditingkatkan,” tambahnya.

Japar juga memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Gebyar UMKM yang diadakan Pemkot Balikpapan dalam rangka HUT ke-80 RI. Menurutnya, acara tersebut menjadi ruang promosi yang efektif sekaligus mempertegas bahwa perempuan memiliki peran dominan dalam sektor UMKM.

“Gebyar UMKM membuktikan bahwa perempuan tidak hanya mampu menopang perekonomian keluarga, tapi juga bisa memberi kontribusi besar bagi pembangunan kota. Dukungan akses modal akan semakin memperkuat peran tersebut,” ungkapnya.

Data resmi dari Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Balikpapan menunjukkan bahwa jumlah pelaku UMKM meningkat setiap tahun. Dari jumlah tersebut, lebih dari 60 persen dikelola oleh perempuan. Fakta ini menunjukkan bahwa perempuan menjadi pilar penting dalam struktur ekonomi lokal.

Ke depan, DPRD Balikpapan mendorong agar kebijakan pemerintah lebih berpihak pada UMKM, khususnya dalam hal permodalan. Dengan demikian, sektor ini akan mampu menjadi penopang ekonomi daerah di tengah ketidakpastian ekonomi global. (ADV/DPRD Balikpapan)