Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Iim.

sambaranews.com, BALIKPAPAN – Komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam menurunkan angka stunting kembali disorot legislatif. Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Iim, menilai bahwa seluruh program pemerintah tidak akan berjalan optimal tanpa peran kader posyandu yang selama ini aktif di lapangan.
Dalam pandangannya, stunting adalah masalah kompleks yang tidak bisa hanya dilihat dari sisi gizi. “Pemerintah sudah berupaya maksimal. Tapi jangan lupa, ujung tombaknya ada di kader posyandu. Mereka yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, memberikan makanan tambahan, hingga edukasi kesehatan,” ungkapnya, Selasa (5/8/2025).
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa kondisi kesehatan mental ibu hamil sangat memengaruhi tumbuh kembang anak. Menurutnya, faktor stres rumah tangga bisa berdampak besar meski asupan makanan tersedia.
“Stunting itu tidak melulu soal kekurangan makanan. Kalau ibunya stres, makanan bergizi pun bisa tidak termakan. Hal-hal seperti ini juga penting diperhatikan,” kata Iim.
Politisi tersebut juga menyinggung persoalan pendataan yang sering kali tidak akurat. Data yang tidak valid dapat menimbulkan bias dalam penanganan stunting.
“Kalau pencatatan tinggi badan, berat badan, atau lingkar kepala anak tidak tepat, hasilnya pasti keliru. Maka kader posyandu perlu diberikan pelatihan yang memadai agar hasil data bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Meski menjadi ujung tombak, Iim menyesalkan belum adanya insentif bagi kader posyandu. Padahal, kontribusi mereka sama besarnya dengan profesi lain yang sudah mendapatkan perhatian pemerintah.
“Guru ngaji dan marbot masjid saja ada insentifnya. Mestinya kader posyandu juga mendapatkannya, karena mereka berperan besar dalam menekan angka stunting,” ujarnya.
DPRD, kata Iim, berencana mendorong agar alokasi anggaran khusus untuk insentif kader posyandu dimasukkan dalam pembahasan keuangan daerah. Usulan ini diharapkan dapat segera terealisasi agar para kader lebih bersemangat.
“Kalau insentif disiapkan, tentu motivasi mereka bertambah. Kita akan perjuangkan ini dalam pembahasan anggaran ke depan,” tandasnya.
Dengan adanya dukungan lebih, diharapkan Balikpapan mampu mempercepat target penurunan angka stunting sejalan dengan program nasional yang digencarkan pemerintah pusat. (ADV/DPRD Balikpapan)


Dukungan Baru untuk Damkar Kota Bangun, Tingkatkan Kecepatan Penanganan
Kepala Pos Damkarmatan Kota Bangun Sambut Positif Bantuan Sarana Penyelamatan
Damkar Tabang Ajak Petani Kurangi Pembakaran Lahan demi Lingkungan yang Lebih Aman
Akses Jalan Kayu Jadi Kendala, Damkarmatan Muara Muntai Nilai Viar Lebih Efisien Dibanding Komodo
Evaluasi Simulasi Damkar: Kekurangan Personel Jadi Catatan Utama
Damkarmatan Muara Muntai Diapresiasi atas Respons Cepat Tangani Pohon Tumbang di Area Sekolah
Pastikan Pemerintahan Desa Tetap Berjalan, Bupati Kukar Lantik Dua Kades Antarwaktu di Odah Etam
IPTU Erwan Tri Yunanto Resmi Pimpin Polsek Muara Ancalong, Kapolres Kutim Tekankan Penguatan Pelayanan Publik
Satpol PP Kukar Razia Administrasi Kependudukan di Sukarame dan Panji, 31 Warga Terjaring
Operasi Lilin 2025, Polres Kutim Fokus Stabilkan Harga Bapokting, Amankan 180 Gereja, dan Antisipasi Bencana