Fraksi Golkar Nilai Perubahan Perda Pajak Langkah Strategis Tingkatkan PAD Balikpapan

Sambaranews, BALIKPAPAN – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Balikpapan menyampaikan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 terkait Pajak dan Retribusi Daerah. Hal ini diungkapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Balikpapan pada Kamis (5/6/2025), yang merupakan bagian dari pembahasan legislatif mengenai penguatan kebijakan fiskal daerah.

Melalui juru bicaranya, Nelly Turuallo, Fraksi Golkar menilai perubahan perda tersebut penting dilakukan sebagai respons atas evaluasi implementasi di lapangan serta arahan kebijakan nasional yang baru.

“Perubahan perda ini tidak hanya formalitas, tetapi langkah penting agar regulasi tetap relevan, efektif, dan mampu mendorong optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah,” ujarnya.

Menurut Nelly, keberadaan perda yang disesuaikan akan berdampak langsung terhadap meningkatnya pendapatan daerah, khususnya PAD. Dana ini nantinya akan sangat dibutuhkan untuk mendukung berbagai program prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, hingga layanan publik.

Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam berpartisipasi memenuhi kewajiban pajak. Oleh karena itu, upaya sosialisasi serta kemudahan dalam pembayaran juga harus terus ditingkatkan oleh dinas teknis.

Di sisi lain, Fraksi Golkar juga menyampaikan apresiasi terhadap masyarakat Kota Balikpapan yang terus menjaga suasana aman dan kondusif. Hal ini dianggap sebagai modal sosial penting dalam memperlancar aktivitas pemerintahan maupun swasta.

“Kondisi aman adalah fondasi utama untuk menarik investasi dan melancarkan pembangunan. Kami juga imbau warga lebih waspada terhadap potensi bencana seperti kebakaran, banjir, dan longsor,” tambahnya.

Dengan adanya perubahan perda ini, Fraksi Golkar berharap akan terjadi peningkatan efisiensi pemungutan, pemanfaatan teknologi digital, serta transparansi dalam pengelolaan pajak dan retribusi.

“Semoga revisi ini dapat segera disahkan dan memberi dampak nyata bagi kemajuan Kota Balikpapan,” tutup Nelly. (ADV/DPRD Balikpapan)