WTP Ketujuh, Kukar Mantapkan Langkah Menuju Pengelolaan Keuangan Modern dan Transparan

Sambaranews.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kembali mencetak prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Penyerahan penghargaan ini dilakukan pada Jumat (23/5/2025) di Auditorium Nusantara, Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Samarinda.

Penyerahan opini WTP tersebut diberikan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto, kepada Bupati Kukar, Edi Damansyah, sebagai bentuk apresiasi atas pengelolaan keuangan daerah yang dinilai telah sesuai standar akuntansi pemerintahan dan prinsip transparansi yang baik.

Dalam sambutannya, Bupati Edi menyampaikan bahwa capaian WTP ini tidak hanya menjadi pengulangan keberhasilan, melainkan momentum penting untuk transformasi tata kelola keuangan daerah yang lebih maju dan akuntabel.

“Predikat WTP ketujuh ini adalah dorongan kuat bagi seluruh jajaran Pemkab Kukar agar terus berbenah. Target kami, pengelolaan keuangan daerah ke depan harus semakin modern, transparan, dan akuntabel,” tegas Edi.

Pemkab Kukar, lanjut Edi, telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk mempercepat digitalisasi sistem keuangan, termasuk pengembangan aplikasi terintegrasi. Inovasi ini nantinya diharapkan mempermudah proses pelaporan dan pengawasan APBD, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal penggunaan anggaran daerah.

“Kami sudah memulai pengembangan aplikasi terintegrasi yang nantinya akan memudahkan pengawasan anggaran oleh masyarakat, sekaligus mempercepat proses pengelolaan APBD,” jelasnya.

Namun, di luar aspek teknologi, Edi menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) tetap menjadi pilar utama dalam menjaga pengelolaan keuangan yang kredibel.

“Kualitas pengelolaan keuangan tak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kualitas SDM. Karena itu, penguatan kapasitas aparatur menjadi prioritas,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto, mengapresiasi konsistensi Pemkab Kukar yang terus menjaga kualitas laporan keuangan selama tujuh tahun terakhir. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan makin kompleks dan menuntut inovasi lebih besar dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

“Tantangan ke depan semakin besar. Pemerintah daerah perlu terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas agar pengelolaan keuangan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” katanya.

Bupati Edi menyambut baik saran tersebut dan memastikan bahwa catatan dan rekomendasi dari BPK akan segera ditindaklanjuti secara menyeluruh oleh seluruh OPD di lingkungan Pemkab Kukar.

“Kami tidak ingin puas hanya dengan pencapaian ini. Yang terpenting adalah bagaimana APBD bisa dikelola dengan lebih efektif, efisien, dan berpihak pada pelayanan publik,” tegas Edi.

Untuk itu, Pemkab Kukar juga tengah mempersiapkan mekanisme partisipatif dalam pengawasan anggaran. Melalui forum konsultasi publik dan keterbukaan data, masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam mengawal belanja daerah.

“Partisipasi publik adalah kunci keberhasilan reformasi tata kelola keuangan daerah. Kami ingin masyarakat ikut terlibat, bukan hanya sebagai penonton,” tambahnya.

Dengan pencapaian opini WTP ketujuh ini, Pemkab Kukar mengukuhkan diri sebagai salah satu daerah yang berhasil mengelola keuangan secara profesional, sekaligus membangun kepercayaan publik dalam tata kelola pemerintahan.

“Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki diri dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” tutup Edi penuh optimisme. (Adv/ Diskominfo Kukar)