DPRD Kukar Tiru Pola Pembangunan Balikpapan, Lakukan Kunjungan Studi Banding

Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan, Kamis (15/5/2025), untuk mempelajari sistem pengelolaan anggaran dan strategi pembangunan yang telah berhasil diterapkan di kota tersebut. Rombongan diterima oleh Staf Humas dan Protokol DPRD Balikpapan, Leni.

Menurut Leni, kunjungan tersebut tidak hanya menjadi ajang bertukar informasi, tetapi juga mempererat hubungan antara dua lembaga legislatif yang memiliki sejarah kedekatan.

“Kami menyambut baik kedatangan Komisi II DPRD Kukar. Mereka banyak bertanya soal pengelolaan anggaran, dan kami berbagi sebisa mungkin. Ini juga bagian dari silaturahmi,” ujarnya.

Balikpapan menjadi contoh menarik bagi Kukar karena kemajuan kotanya yang terbilang pesat dibanding wilayah lain di Kalimantan Timur.

“Balikpapan dulunya bagian dari Kukar. Sekarang pertumbuhan kotanya luar biasa. Kami ingin melihat dari dekat bagaimana strategi anggaran dan arah pembangunan mereka agar bisa kami bawa pulang sebagai referensi,” ungkap Anggota Komisi II DPRD Kukar, Dayang Marisa.

Ia menambahkan, dalam penyusunan APBD 2025, DPRD Kukar tengah mencari formula baru agar anggaran bisa digunakan lebih efektif, serta menyentuh seluruh wilayah secara adil.

“Kami ingin tahu bagaimana alur penyusunan dan implementasi APBD di Balikpapan. Mulai dari alokasi, prioritas, hingga evaluasi. Semua itu penting bagi kami di Kukar untuk menghindari stagnasi dan mendorong pemerataan,” jelasnya.

Dengan wilayah yang sangat luas, Kutai Kartanegara menghadapi tantangan besar dalam menyamakan pembangunan antar-kecamatan. Oleh sebab itu, praktik pembangunan di Balikpapan bisa menjadi contoh dalam merumuskan strategi yang lebih tajam dan terukur.

“Kami yakin banyak yang bisa kami pelajari dari Balikpapan. Pembangunan yang terarah seperti ini bisa menjadi rujukan agar kami bisa menyusun anggaran lebih adaptif,” tuturnya.

DPRD Kukar berharap studi banding ini membuka jalan untuk kerja sama lintas kabupaten/kota dan memperkaya pola pikir legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal. (ADV/DPRD Balikpapan)