DPMD Kukar Benahi Administrasi Desa dan Genjot Kemandirian Ekonomi Warga

Sambaranews.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus mendorong perbaikan tata kelola administrasi di tingkat desa sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Upaya ini menjadi bagian dari langkah strategis untuk menyukseskan visi “Dedikasi Kukar Idaman” dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengatakan seluruh program pembangunan desa diarahkan agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.

“Pembangunan desa tetap kami arahkan agar mendukung Program Kukar Idaman,” tuturnya, Selasa (29/4/25).

Salah satu fokus utama DPMD saat ini adalah pembenahan administrasi desa.

Arianto menyebutkan bahwa desa-desa di dua kecamatan, yakni Tabang dan Muara Kaman, tengah mendapatkan pendampingan intensif guna memperbaiki tata kelola administrasi pemerintahan desa.

“Kami ingin memastikan setiap desa memiliki sistem administrasi yang tertib dan kuat, karena itu menjadi fondasi penting dalam menyusun program pembangunan yang tepat sasaran,” jelasnya.

Menurutnya, lemahnya tata kelola administrasi kerap menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan.

Dengan pendampingan yang berkelanjutan, DPMD Kukar berharap pelayanan publik di desa menjadi lebih efektif, transparansi meningkat, serta penggunaan anggaran menjadi lebih tepat guna.

Di samping itu, DPMD Kukar juga tetap melanjutkan Program Bantuan Keuangan Rp 50 Juta per RT yang telah berjalan beberapa tahun terakhir.

Program ini merupakan bentuk dukungan konkret terhadap pemberdayaan masyarakat melalui peran aktif RT sebagai ujung tombak pelayanan warga.

“Program ini akan terus kami lanjutkan. Bahkan, kami berencana meningkatkan anggarannya ke depan. Tapi tentu, sistem pengawasan juga harus diperkuat agar dananya benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat,” tegas Arianto.

Pengawasan dana dilakukan melalui mekanisme internal serta kerja sama dengan lembaga pengawas eksternal untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Tak hanya fokus pada pembenahan sistem dan bantuan keuangan, DPMD Kukar juga mendorong peningkatan kemandirian ekonomi desa.

Salah satu strategi yang diambil adalah mendorong pembentukan unit usaha desa melalui kerja sama antara pemerintah desa dan pelaku ekonomi lokal.

“Kami ingin desa memiliki sumber pendapatan sendiri lewat unit usaha yang bisa mendongkrak Pendapatan Asli Desa dan menggerakkan roda ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (Adv/DPMD KUKAR/Ak)