Fraksi NasDem DPRD Balikpapan Kritik Kinerja Pemkot dalam Sidang LKPJ 2024

Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Balikpapan yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2024, Fraksi NasDem melalui anggotanya, Vera Yulianti, menyampaikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan penting terhadap pelaksanaan pemerintahan selama satu tahun terakhir.

Vera mengawali penyampaian pandangan Fraksi NasDem dengan ucapan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Kota Balikpapan atas partisipasi aktif dalam menjaga kondusivitas kota. Menurutnya, hal ini menjadi faktor utama dalam mendukung kelancaran berbagai aktivitas pemerintahan dan pembangunan.

“Semoga kondisi ini dapat terus dipertahankan,” ujar Vera, Senin (21/4/2025).

Lebih lanjut, Fraksi NasDem menekankan pentingnya LKPJ sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah. Laporan tersebut bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen evaluasi kinerja yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Vera menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ kepada DPRD harus dilanjutkan dengan pembahasan maksimal 30 hari. Hasil pembahasan kemudian dituangkan dalam bentuk rekomendasi untuk penyusunan rencana pembangunan dan anggaran di masa mendatang, serta penyusunan kebijakan strategis daerah.

Sebagai bentuk sinergitas dan kolaborasi yang konstruktif, Fraksi NasDem menyampaikan beberapa rekomendasi penting sebagai masukan terhadap kinerja Pemerintah Kota Balikpapan.

Pertama, Fraksi NasDem menyoroti pembangunan gedung DPRD Kota Balikpapan. Berdasarkan inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Komisi III DPRD, ditemukan kualitas pekerjaan yang dinilai sangat buruk dan tidak sesuai dengan perencanaan awal. Fraksi NasDem meminta pemerintah kota, melalui dinas terkait, segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut.

Kedua, terkait penanganan banjir, Fraksi NasDem menilai upaya yang dilakukan masih jauh dari harapan masyarakat. Proyek DAS Ampal yang diharapkan mampu mengurangi banjir, dinilai belum memberikan hasil signifikan. Oleh karena itu, NasDem mendesak adanya evaluasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Poin penting lainnya adalah pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu. Fraksi NasDem menyoroti adanya konflik sosial di masyarakat sekitar lokasi proyek. Kajian sosial dan lingkungan dinilai tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Untuk itu, Fraksi NasDem meminta evaluasi dan kajian komprehensif dari pemerintah kota agar pembangunan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.

Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi NasDem berharap rekomendasi yang diberikan dapat menjadi masukan berarti bagi pemerintah kota untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang dan memastikan pembangunan berjalan dengan lebih baik, transparan, serta berpihak pada kebutuhan masyarakat. (ADV/DPRD Balikpapan)