Pembangunan Ilegal di Balikpapan: DPRD Desak Pengawasan Ketat Demi Menyelamatkan Lingkungan

Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Isu pembangunan tanpa izin kembali mencuat di Kota Balikpapan. DPRD melalui Komisi III menyoroti praktik pembangunan ilegal yang berdampak buruk pada lingkungan dan menimbulkan keresahan di kalangan warga. Syarifuddin Oddang, anggota Komisi III DPRD Balikpapan, mengungkapkan keprihatinannya atas lemahnya pengawasan yang menyebabkan proyek-proyek konstruksi ilegal semakin marak.

Menurut Oddang, pembangunan tanpa izin telah menyebabkan sejumlah dampak negatif. Infrastruktur kota seperti jalan dan sistem drainase menjadi tidak terawat, sehingga jalan berlumpur dan saluran air tersumbat. Kondisi tersebut meningkatkan risiko banjir, terutama saat musim hujan, dan mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat. Warga yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan ilegal pun semakin merasa tertekan dengan kondisi lingkungan yang semakin memburuk.

“Pembangunan ilegal ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu kenyamanan masyarakat. Jika dibiarkan, dampaknya akan semakin luas dan sulit untuk ditangani,” ujar Oddang, Jumat (31/1/2025).

Oddang menegaskan bahwa penyebab utama dari masalah ini adalah lemahnya pengawasan di tingkat RT dan kelurahan. Ia menyatakan bahwa pengawasan seharusnya dimulai dari level paling dasar dan dilakukan secara rutin oleh petugas yang ditugaskan. Koordinasi antara instansi pemerintah di tingkat kecamatan dan OPD terkait juga harus diperkuat agar setiap kegiatan pembangunan yang mencurigakan dapat segera diidentifikasi dan dihentikan.

Lebih jauh, Oddang mengingatkan pentingnya peran aktif masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi dan melaporkan aktivitas pembangunan ilegal. “Jika koordinasi antara instansi berjalan dengan baik, masalah ini bisa segera diatasi. Kami ingin memastikan bahwa semua pihak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya agar masalah ini tidak terus berulang,” tegasnya.

DPRD Balikpapan berencana untuk meningkatkan frekuensi pemeriksaan di lapangan dan menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku pembangunan tanpa izin. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong semua pihak untuk mematuhi aturan yang berlaku. Melalui upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan pembangunan di Balikpapan dapat berlangsung secara tertib dan tidak menimbulkan dampak negatif yang berkelanjutan.

Dengan pengawasan yang lebih ketat dan partisipasi aktif dari warga, kualitas lingkungan di Balikpapan diharapkan akan membaik, serta kenyamanan dan keselamatan masyarakat dapat kembali terjaga. (Yud/ADV/DPRD Balikpapan)