
Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Syarifuddin Oddang. *(adv/ist)
Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Komisi III DPRD Kota Balikpapan menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pengembang perumahan yang melakukan pengupasan lahan di wilayah kota. Langkah ini diambil untuk mencegah dampak lingkungan yang merugikan, seperti banjir yang semakin sering terjadi akibat pembukaan lahan yang tidak terkontrol.
Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Syarifuddin Oddang, mengatakan bahwa pihaknya kini lebih aktif turun ke lapangan untuk berkoordinasi dengan pengembang. Ia menegaskan bahwa pengawasan ini bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi untuk memastikan bahwa semua proyek berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kita keliling bukan untuk mengintimidasi perusahaan, tapi untuk membangun komunikasi. Banyak pengupasan lahan yang menyebabkan banjir, jadi kita ingin menginventarisasi semua pengembang,” ungkap Oddang, Selasa (18/2/2025).
Oddang menekankan bahwa setiap pengembang harus memiliki izin sebelum melakukan aktivitas pengupasan lahan. Jika ditemukan pelanggaran, maka DPRD akan merekomendasikan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, DPRD juga meminta agar pengembang lebih transparan dalam proses perizinan dan memperhatikan dampak lingkungan dari proyek yang mereka jalankan. Oddang menilai bahwa pembangunan yang tidak memperhitungkan aspek lingkungan hanya akan memperburuk kondisi kota di masa depan.
DPRD Balikpapan berharap dengan adanya pengawasan ketat ini, pengembang lebih bertanggung jawab dalam melakukan pembangunan, sehingga kota dapat berkembang dengan lebih baik tanpa menimbulkan masalah lingkungan.
(Yud/ADV/DPRD Balikpapan)