
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri. *(adv/ist)
Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan bahwa DPRD bersama Pemerintah Kota akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skala prioritas pembangunan sebagai respons atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan nasional ini mewajibkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan belanja operasional serta meninjau kembali program-program yang dianggap tidak mendesak.
“Dengan adanya Inpres ini, berarti kita harus lebih berhati-hati lagi dalam menentukan skala prioritas. Beberapa kegiatan yang sudah diprogramkan mungkin harus dikurangi atau bahkan dihapus,” ujar Alwi, Sabtu (8/2/2025).
Kebijakan efisiensi ini menjadi tantangan bagi Kota Balikpapan yang tengah menggarap berbagai program strategis, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan air bersih, pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan layanan publik.
Alwi menegaskan bahwa selektivitas dalam menentukan proyek yang benar-benar mendesak sangat diperlukan agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
“Dampaknya sangat besar. Oleh karena itu, kita perlu strategi yang matang agar program-program vital tetap berjalan. Kita akan upayakan solusi terbaik agar efisiensi ini tidak menghambat pembangunan,” tegasnya.
Dalam kondisi ini, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota dinilai sangat penting. Alwi menekankan bahwa kebijakan yang diambil harus tetap berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya keseimbangan dalam pengalokasian anggaran agar semua sektor tetap mendapatkan perhatian yang layak.
Sebagai solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, Alwi mengusulkan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Beberapa langkah yang ia sarankan termasuk pengembangan sektor pariwisata, menarik investasi di sektor ekonomi lokal, serta diversifikasi sumber pendapatan melalui inovasi ekonomi daerah.
DPRD Balikpapan dan Pemerintah Kota akan segera menggelar rapat intensif guna menyusun ulang anggaran dengan mempertimbangkan kebijakan efisiensi.
“Ke depan, kita akan mencari langkah-langkah yang lebih inovatif agar pembangunan tetap berjalan tanpa harus terlalu banyak memangkas program yang sudah direncanakan,” tutupnya.
Langkah ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan pembangunan Kota Balikpapan tanpa mengorbankan kebutuhan masyarakat.
(*/ADV/DPRD Balikpapan)